Pulau Nain (Kab. Minahasa Utara); 6 dan 8 juli 2011
6 Juli
Kami ke pulau mempersiapkan dan mengecek kesiapan lokasi, terutama kesiapan penunjang kegiatan untuk mitigasi bencana, yaitu, pemasangan rambu/peta jalur evakuasi dan bibit vegetasi pantai.
8 Juli
Kami melaksanakan kegiatan untuk hari ke tiga, yaitu praktik kesiap siagaan bencana dengan memfungsikan rambu/peta jalur evakuasi yang telah dipasang, serta penanaman vegetasi pantai untuk perlindungan dari resiko/ancaman bencana yang mungkin datang .
Petani Klaten belajar pengelolaan padi organik (pertanian ramah lingkungan ini bagus untuk dikembangkan)
25 Juli 2011
Sejumlah petani di Kabupaten Klaten melakukan kunjungan ke Desa Catur, Kecamatan Sambi, Minggu (24/7/2011). Mereka ingin belajar tentang pengelolaan tanaman padi secara organik, yang telah dikembangkan di Catur.
Para petani itu diterima Kades Catur, Sulomo Achmad dan sejumlah perwakilan kelompok tani di Balaidesa setempat.
Kades Catur, Sulomo Achmad menjelaskan awalnya, pihaknya sangat kesulitan dalam menerapkan teknologi pertanian secara organik. Hal itu dikarenakan para petani sudah memiliki pemahaman menggunakan bahan kimia dalam penanaman hingga pengelolaan padi.
“Sehingga perlu adanya pengetahuan secara terus menerus dan pemahaman agar petani bisa beralih ke teknologi organik,” ujarnya di depan para peserta, Minggu.
Ditambahkannya, dalam pengembangan tanaman organik itu, pihaknya menggunakan berbagai bahan-bahan alami dan tanaman herbal untuk obat pembasmi hama. Selain itu, bahan-bahan alami itu kemudian dicampur dengan urine sapi untuk kemudian difermentasi sebelum digunakan menyemprot.
“Bahan-bahan itu seperti daun sambiroto, pule, tembakau, sepet atau kulit kelapa, laos, daun mindi, kecubung, daun mahoni dan tetes tebu,” papar dia.
Bahan-bahan itu, lanjutnya, kemudian ditumbuk dan dicampur dengan urine sapi untuk difermentasi.
Sementara, Direktur CV Agro Merdeka Nusantara Salatiga—produsen pupuk Merdeka Fertilizier, Sulaiman G Songge mengatakan pihaknya juga bekerjasama dengan pihak Desa Catur dalam menggunakan pupuk organik tersebut.
“Saat ini demplot yang kami ujicoba seluas 1,5 hektare dan direncanakan akhir Juli ini akan dilakukan panen perdana padi organik,” papar dia kepada Espos, Minggu.
sumber: solopos
19 juli 2011
Kepemilikan jamban atau kakus di rumah warga Boyolali ternyata masih minim, yaitu hanya sekitar 73,8 persen warga dan sisanya masih buang hajat di sembarang tempat. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Boyolali, dr. Yulianto Prabowo, dalam acara sosialisasi program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP) Boyolali pada hari Senin, 17 juli 2011. Kepemilikan jamban di Boyolali hanya mencapai 170.255 buah. Dengan adanya kenyataan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami rencana pengguliran program ini.
Dari data yang ada, kepemilikan jamban tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Selo yang mencapai 97 persen dan yang memprihatinkan adalah di kawasan perkotaan seperti di Kecamatan Boyolali Kota, kepemilikan jamban masih 77 persen. Adapun kepemilikan jamban terendah berada di wilayah Puskesmas Kecamatan Sambi yang tercatat 45,6 persen dan tidak jauh berbeda dengan sejumlah kawasan di Boyolali Utara, misalnya di wilayah kerja Puskesmas Kemusu I (45,7 persen) dan Puskesmas Kemusu II (62,2 persen). Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena dari satu juta jiwa penduduk di Boyolali, sekitar 262.000 jiwa di antaranya belum memiliki jamban dan masih membuang hajat di sembarang tempat. Angka ini masih sangat tinggi serta berdampak sangat serius, yaitu merebaknya bakteri e-coli. Kondisi ini juga diperparah dengan cakupan kepemilikan air bersih di Boyolali yang baru 61,7 persen. Sementara cakupan penduduk yang mampu mengakses air bersih juga baru 79,9 persen sehingga diperlukan pembangunan sarana prasarana air bersih, termasuk bekerja sama dengan PDAM.
Fasilitator PPSP Provinsi Jawa Tengah, Agus Sarif Helmi, mengatakan, di tahun 2011 selain Boyolali ada pula sejumlah daerah yang mendapat guliran program sanitasi, seperti Jepara, Blora, Sragen, Sukoharjo, Banjarnegara, Cilacap dan Banyumas. Angka investasi sanitasi juga masih sangat minim dimana lima tahun terakhir ini hanya Rp 5.000 per kapita per tahun. Padahal idealnya Rp 47.000 per kapita per tahun sehingga perlu percepatan investasi untuk sanitasi.-JS-
sumber: pemdaboyolali
15 Juli 2011
Hasil panen padi di Kabupaten Boyolali pada 2011 ini diperkirakan anjlok hingga 20%. Alhasil, kondisi penurunan yang demikian ini mengancam stok pangan khususnya di wilayah Kota Susu ini.
Penurunan ini terjadi karena adanya serangan berbagai hama penyakit tanaman. Kepala Dinas Pertanian Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Boyolali, Wisnu Hermadi, mengatakan penurunan panen padi di kabupaten Boyolali tahun 2011 ini diperkirakan mencapai sekitar 20%.
“Hasil panen yang menurun lalu mempengaruhi stok pangan yang juga turun,” katanya kepada wartawan, Kamis (14/7/2011). Menurutnya, 2010 lalu stok pangan berupa beras di Kabupaten Boyolali bisa mencapai 50.000 ton. Namun, jika produksi padi tahun ini mengalami penurunan, stok pangan tidak akan mencapai 50.000 ton. Akibatnya banyak lumbung padi yang tidak maksimal dalam menyimpan stok bahan pangan.
Ditambahkan, serangan berbagai hama tanaman seperti wereng terjadi hampir merata di wilayah produksi padi di Boyolali. Di antaranya, di Kecamatan Ngemplak, Banyudono, Sawit, Teras dan Simo.
“Serangan hama paling ganas adalah wereng. Namun, penurunan stok bahan pangan tidak akan menimbulkan kekurangan bahan pangan,” tegasnya. Menurutnya, masih ada cadangan beras sebanyak 100.000 ton dari program Cadangan Beras Nasional (CBN). Cadangan ini bisa digunakan jika terjadi kekurangan bahan pangan.
Pihaknya menghimbau masyarakat supaya tidak bergantung pada bahan pangan beras. Dijelaskan, Pemkab Boyolali telah menyosialisasikan bahan pangan nonberas seperti jagung dan singkong untuk konsumsi pangan alternatif. Selain itu, agar kondisi penurunan ini tidak terjadi lagi pada 2012 mendatang, pihaknya akan memperketat pola tanam agar siklus serangan hama terputus. “Petani masih banyak yang melanggar pola tanam sehingga serangan hama wereng terus terjadi,” paparnya.
Diharapkan, pada musim tanam berikutnya petani menanam palawija atau selain padi. “Dengan cara ini hama tidak akan mengganas lagi pada musim tanam tahun depan,” pungkasnya.
sumber: solopos
16 Juli 2011
Keputusan hasil rapat antara Kemenakertrans, Pemkab Kutai Timur, dengan Pemkab asal transmigran menjadi mimpi buruk bagi para transmigran. Ratusan pendatang asal Pulau Jawa ini dicabut haknya sebagai transmigran. Pemerintah pusat juga bersikeras tidak akan melakukan relokasi.
Sementara itu para transmigran tetap berpegang teguh kembali ke kampung halaman jika dipaksa untuk pulang ke tempat transmigrasi lama. Pemerintah menegaskan tidak akan menanggung kepulangan para transmigran ke daerah asalnya. Secara halus, mereka diminta untuk mencari jalan pulang sendiri-sendiri.
Terlebih, Pemkab Kutai Timur juga melarang mereka untuk tinggal di wilayahnya. “Para transmigran hanya difasilitasi untuk mengurus surat pindah penduduk saja. Pemerintah justru membiarkan mereka diusir. Cara yang sama sekali tidak solutif,” kata anggota DPRD Boyolali, Setiyono kepada wartawan, Jumat (15/7/2011).
Menurutnya, pemerintah terbukti gagal menjalankan program transmigrasi. Sebanyak 50 KK atau sekitar 200 jiwa transmigran dari delapan kabupaten di Pulau Jawa. Mereka pun kemudian diangkut dengan truk dan bus menuju Samarinda dan ditampung di rumahnya untuk sementara waktu. Ia juga menyayangkan perwakilan setiap daerah asal transmigran kurang bisa memperjuangkan nasibnya.
Wakil Ketua DPRD Boyolali, Fuadi mempertanyakan pemerintah maupun Pemkab Kutai Timur yang lepas tangan begitu saja. Pihaknya juga mempertanyakan bentuk perjanjian antara Pemkab Boyolali dengan Pemkab setempat selama ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Boyolali, Paryanto menambahkan pihaknya mendukung apapun penanganan terhadap transmigran asal Boyolali. Menurutnya, langkah pasca kepulangan para transmigran itu perlu dipikirkan. “Kami masih menunggu penjelasan dari eksekutif. Namun, kami mendukung sepenuhnya,” imbuh dia.
Terpisah, Sekda Boyolali, Sri Ardiningsih belum bisa memutuskan sejumlah langkah untuk menyikapi masalah transmigrasi ini. Pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah untuk menanganinya. Akan tetapi, pihaknya menyatakan siap memfasilitasi para transmigran. “Jika mereka pulang akan kita fasilitasi. Mereka juga warga Boyolali,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan transmigran terlantar di Kutai Timur termasuk 15 KK dari Boyolali. Selain tidak mendapat lahan garapan yang sudah dijanjikan, mereka diintimidasi oleh perangkat desa setempat.
sumber: solopos
Pusat Kota Boyolali (ANTARA/istimewa)
Sabtu, 11 Juni 2011
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, terpilih menjadi salah satu kota kecil terbersih nasional dan mendapatkan penghargaan Adipura 2011 yang keenam kali berturut-turut.
“Boyolali bukan hanya bersih kotanya, tetapi juga bersih hatinya, sehingga pemerintah memberikan penghargaan Adipura yang keenam kalinya secara berturut-turut,” kata Bupati Boyolali Seno Samudro, di Boyolali, Sabtu.
Menurut bupati, menerima penghargaan Adipura untuk Kota Boyolali dinilai wajar, tetapi penilaian kali ini lain dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena, bukan hanya kotanya saja yang bersih, tetapi pemeritahan dan masyarakatnya juga demikian.
Sehingga, kata bupati, daerah yang menerima Adipura 2011 ini hanya di bawah 50 kota, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya yang mendapatkan penghargaan lebih dari 100 kota.
Kendati demikian, ia menyampaikan penghargaan kepada masyarakat yang ikhlas dan sadar menjaga lingkungan masing-masing agar tetap lestari.
Selain itu, bupati juga menyampaikan penghargaannya kepada petugas kebersihan kota yang secara ikhlas menjaga kebersihan di lingkungan kota setiap hari.
Oleh karena itu, Pemkab tahun 2011 ini tidak mengkirabkan penghargaan kebersihan Adipura keliling Kota Boyolali, tetapi anggaran bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan.
Bupati menjelaskan, Adipura adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dalam rangka mencapai Tata Praja Lingkungan.
Sasaran dari program Adipura adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan lingkungan yang baik (good environment).
Tata Praja Lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik, inti dari penerapan tata praja lingkungan dengan penguatan sistem koordinasi.
Sehingga, pemerintah bisa mendapatkan respon (tanggapan) yang tepat untuk penyelesaian masalah-masalah lingkungan yang mendesak.
Kendati demikian, bupati tetap berharap kepada masyarakat tetap mampu menjaga lingkungan bersih dan lestari. Tanaman yang hijau tetap dijaga agar Adipura sudah menjadi langganan Bagi Boyolali.
sumber: antaranews
Dua petani mendiskusikan hasil pencatatan pada alat pengukur suhu dan kelembaban tanah pada kegiatan lapangan SLI di Rembun, Nogosari. Foto: Heru Ismantoro
11/04/2011
Musim hujan ekstrem terjadi di Pulau Jawa beberapa tahun belakangan ini. Inilah bagian dari fenomena perubahan iklim yang melanda di seluruh penjuru dunia. Ketidakpastian iklim ini memukul banyak sektor, di antaranya adalah pertanian. Ke depan petani dipaksa harus beradaptasi dengan fenomena ini. Nah, bagaimana model-model adaptasi tersebut. Berikut reportase yang dilakukan Heru Ismantoro*di Kabupaten Boyolali.
Mengutip data produksi padi dalam buku Boyolali dalam Angka 2008 ada tren penuruinan produksi padi di Boyolali.”Caranya mengatur bergantian sesama tetangga, satu menyiram yang lainnya ngantri. Biasanya satu patok sawah satu hari selesai. Jadi bergantian dan sejauh ini tidak sampai rebutan,” papar alumnus Sekolah Lapang Iklim (SLI) tahun 2009 ini.
Berbekal pengetahuan dari SLI itu pula Muchlas pada musim tanam lalu nekat menanam padi meski ada larangan dari pemerintah pascaterjadinya ledakan wereng. Untuk jaga-jaga, Muchlas memilih varietas yang agak tahan wereng yakni mikongga. ”Benar, saat padi umur 60-80 hari muncul wereng.” Muchlas tidak panik, dengan dibimbing petugas Dinas Pertanian, dia mengeringkan sawah dan kemudian mengepyakijarak antartanaman pada kotakan 2×2 meter sehingga sinar matahari masih hingga pangkal tanaman. “Wereng kena panas tidak akan berkembang dan mati,” katanya. Muchlas juga bereksperimen memanfaatkan pestisida nabati yang dibuatnya dari bubuk tembakau untuk mengendalikan wereng. Hasilnya, sejumlah wereng dewasa mati.
Iklim yang tak menentu juga membuat umur padi menjadi genjah (cepat berbuah). ”Misalnya IR 64 yang normalnya usia 80-95 hari baru panen, tapi kini umur 75 hari sudah menguning,” ujar Susilo yang juga peserta SLI. Padi yang cepat menguning membuat sebagian bulir padi menjadi gabuk.
Hal lain yang juga dilakukan adalah pengelolaan air irigasi.”Model kami pembagian bergiliran atau istilahnya gontoran yang melibatkan petugas dari pengairan, Gapoktan dan P3A,” ujar Muksam yang juga Kaur Pembangunan Desa Rembun itu. Prinsipnyapemanfaatan air dibagi merata per kelompok tani secara bergiliran. Sedangkan pada musim kemarau, mereka menyiapkan sumur pantek. Sudah lima tahun ini, petani Rembun memakai air sumur pantek jika kekurangan air saat kemarau.
Petani juga menerapkan jejer legowo, teknik menanam padi dengan jarak tanam lebih renggang untuk memberi ruang bagi sinar matahari agar sampai di pangkal tanaman padi. Muksam mengatakan dia mencoba jejer legowo 4-1, artinya dalam setiap empat larik padi dikosongkan satu larik, untuk memulai larik berikutnya. “Dengan cara ini kalau ada wereng tidak perlu dipyaki karena sinar matahari sudah sampai tanah,” tuturnya.
sumber: beritalingkungan
Penghargaan Adipura (SOLOPOS/Farida Trisnaningtyas)
11 Juni 2011
Pemkab Boyolali menggelar resepsi penganugerahan adipura di pendapa kabupaten pada Sabtu (11/6/2011). Penganugerahan adipura untuk kali keenam ini bersamaan dengan Hari Jadi yang ke-164 Kabupaten Boyolali. Boyolali terpilih untuk kategori kota kecil terbersih di tingkat nasional.
Selain itu, Boyolali juga mendapatkan piala adiwiyata. Piala Adiwiyata yang dianugerahkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup ini jatuh kepada SMPN 4 Boyolali yang merupakan calon sekolah Adiwiyata tingkat nasional.
“Kami sangat berterima kasih kepada para tenaga kebersihan atau pasukan kuning. Kita sudah kali keenam ini mendapatkan penghargaan adipura,” kata Bupati dalam sambutannya.
Ia menambahkan kebersihan itu bukan hanya fisiknya saja yang harus bersih melainkan hati orang-orangnya juga.
Ditambahkan, anggota DPRD Boyolali, Agus Wiyono mewakili Ketua DPRD Boyolali, dalam sambutannya mengatakan penghargaan adipura adalah untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. “Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup pula kebersihan di lingkungan kita harus ditingkatkan,” tuturnya.
sumber: solopos
Dua petani menghitung anakan rumpun dan anakan produktif pada kegiatan lapangan SLI di Desa Rembun, Nogosari. Foto : Heru Ismantoro
12/04/2011
Di tepat lain, Sujarwo, petani yang juga PPL, serius melakukan pengukuran kelembaban dan suhu tanah dengan memakai alat khusus. Data kelembaban dan suhu ini penting untuk mengetahui apakah tanah itu terlalu lembab atau tidak. Data kelembaban inilah yang nantinya menjadi referensi trik budidaya padi selanjutnya. Petani lain dengan pengamatan visual konsentrasi mengamati adanya hama dan musuh alami.
Demikian sedikit gambaran Sekolah Lapangan Iklim (SLI) di Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Boyolali, pada pekan lalu. SLI adalah salah satu program adaptasi yang ditawarkan pemerintah kepada petani untuk menyiasati anomali iklim. Instruktur SLI Kabupaten Boyolali, Iskak Harjono menjelaskan sekolah iklim digelar sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dalam budidaya pertanian.
SLI pertama di Boyolali digelar pada tahun 2007 di Desa Temon (Kecamatan Simo) dan Pranggong (Andong). Kemudian pada tahun 2009 digelar di Desa Pulutan (Nogosari), sedangkan tahun ini ada kegiatan SLI di Desa Talakbroto (Simo) dan Rembun (Nogosari). ”Di SLI petani diajarkan bagaimana memanfaatkan ramalan cuaca, juga diajarkan cara mengukur curah hujan pakai alat tertentu. Kalau tidak punya alat standar bisa menggunakan alat modifikasi dengan konversi perhitungan persamaan atau mencari alat dengan diameter sama dengan alat pengukur hujan,” jelas Iskak yang juga menjabat sebagai Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Boyolali.
Iskak menjelaskan dengan memahami data-data iklim ini diharapkan petani bisa mengidentifikasi musim untuk pertanaman budidaya pertanian mereka. ”Dengan demikian mereka bisa menentukan pola tanam sehingga tanaman tidak kebanjiran atau kekeringan.”
Harapan lebih jauh lagi, kata Iskak, petani harus berani mengubah pola tanam misalnya menjadi palawija-padi-palawija atau atau padi-palawija-palawija atau pola lain disesuaikan dengan prediksi musim yang akan terjadi.
Sementara salah satu pejabat di Subdinas Pertanian Kecamatan Nogosari, Bambang Setiawan mengungkapkan musim yang berubah berpengaruh banyak pada kegiatan pertanian. Misalnya petani bingung menentukan pola tanam, timbulnya serangan hama dan penyakit dan lain-lain. ”Di SLI ini petani diajari waktu tanam yang tepat sehingga tidak terjadi setelah menggarap tanah malah luput karena ketiadaan hujan,” katanya.
Iskak menambahkan program ini belum bisa dievaluasi apakah berhasil atau belum berhasil dalam mengubah kebiasaan bertanam petani, sebab pengetahuan yang ditawarkan SLI masih dalam proses penerapan oleh petani. (Heru Ismantoro)
sumber: beritalingkungan
Kamis, 30 Desember 2010
Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, akan membangun infrastruktur yang rusak akibat dampak bencana erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Selo, Cepogo, dan Musuk pada awal Maret 2011.
“Pembangunan infrastrukstur seperti jembatan putus, jalan, saluran air bersih, dan irigasi di daerah bencana di Boyolali mulai awal Maret 2011,” kata Asisten III Bidang Kesra Setda Boyolali Syamsudin di Boyolali, Kamis (30/12).
Menurut dia, pembangunan memerlukan perencanaan dan desain yang diusulkan ke pusat, sekanjutnya diklarifikasi dan ditentukan besaran dananya. “Pemkab mengusulkan anggaran sekitar Rp30 miliar, namun apakah usulan itu dipenuhi seluruhnya atau tidak, kami tidak tahu. Kami sedang mengusulkan ke pusat dan anggaran diperkirakan dapat turun 2011,” katanya.
Ia menjelaskan dalam pembangunan infrastruktur untuk pemulihan kehidupan warga di lereng Merapi di Boyolali memprioritaskan perbaikan pipa saluran air bersih karena merupakan kebutuhan vital untuk membantu korban di lokasi bencana. “Setelah air bersih terpenuhi, kemudian pembangunan jembatan putus, jalan, dan saluran irigasi,” katanya.
Menyinggung pernyataan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Boyolali, yang menilai pemkab kurang serius menangani korban Merapi, karena selama ini belum memberikan kepastian program pemulihan pascabencana, Syamsudin hanya menjawab bahwa pemerintah sudah melakukan yang terbaik.
Pemkab telah menyalurkan bantuan bahan makanan selama setengah bulan ke depan. Selain itu, pemkab juga mengalurkan bantuan air bersih di lokasi krisis air pascaerupsi, bibit tanaman hortikultura seperti wortel, kubis, bunga kobis, dan sawi, serta pupuk kimia, maupun obat hama tanaman melalui dinas terkait. (Ant/OL-5)
sumber: mediaindonesia
Kolonel Jaka Srijanta, mantan bupati Boyolali, ditetapkan tersangka kasus Buku Ajar tahun 2003/2004 senilai Rp 18,5 miliar. Bersama Jaka, ikut ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan ketua DPRD Boyolali Miyono, Andolia Pindango yang kini duduk sebagai kepala Bappeda Boyolali, Murad Irawan dan Agus Wahyudi yang merupakan pimpinan dari PT Balai Pustaka.
Semua yang terlibat akan kita proses. Kita tidak akan melihat apakah yang terlibat seorang pejabat kepolisian atau kejaksaan. Semua kita tuntaskan. Sekarang tersangka sudah tambah lima, ungkap Kapolres Boyolali ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/7).
Beberapa hari sebelumnya, ketika menjadi saksi persidangan kasus yang sama dengan terdakwa mantan Kepala Diknas Boyolali, Sarwidi dan Pimpro Buku Ajar Suparno, Jaka Srijanta menyatakan, kasus buku ajar ini melibatkan banyak pihak, bukan saja kalangan birokrasi pemerintah daerah, tapi juga pejabat di institusi Polri, TNI dan bahkan kejaksaan.
Menurut dia, seluruh pimpinan aparat penegak hukum di Boyolali waktu itu, yakni Kajari, Kapolres, Kepala PN dan juga Dandim 0274/Boyolali, dalam kaitan pengadaan buku ajar menerima pemberian dari PT Balai Pustaka, berupa satu unit komputer di Hotel Sahid Solo pada awal 2004.
Dalam kaitan pengadaan buku ajar saya bersama bupati se-Jateng juga pernah diundang PT BP tahun 2003 untuk menghadiri sebuah simposium mengenai sistem pendidikan nasional, ujarnya.
Ada yang aneh dalam simposium itu, sebab yang hadir justru dari institusi hukum, mulai dari hakim agung, pejabat kejaksaan agung, pejabat dari Mabes Polri, dan juga petinggi TNI. Mereka itu semua memberikan pengarahan, bahwa pengadaan buku ajar untuk mendorong wajar ( wajib belajar ) 9 tahun. Pengadaanya menggunakan metode penunjukkan langsung, karena dianggap sudah memenuhi syarat. Jadi bupati diminta memberikan izin penunjukkan langsung, ucap bupati Boyolali periode 1999 – 2004 itu.
Sementara Kapolres Boyolali Ajun Komisaris Besar Agus Suryo Nugroho mengatakan, sangat dimungkinkan tersangka kasus buku ajar akan terus bertambah. Lima tersangka baru sudah kita tetapkan, meski belum ditahan. Tim penyidik membutuhkan energi besar untuk menuntaskan kasus itu, termasuk keterangan para saksi ahli yang akan menguatkan penetapan tersangka, termasuk jumlah kerugian negara dari kasus buku ajar itu, tandas dia lagi. (WJ/FR/OL)
sumber: pojokantikorupsi
Pulau Enggano, 9 – 12 Desember 2010
Setelah 12 jam perjalanan (berangkat jam 17.30) dengan kapal feri KMP Raja Enggano, dari Pelabugahn Pulau Bai di Bengkulu, kami (rombongan KKP) sampai di pelabuhan Pulau Enggano di desa Kahyapo), pada jam 5.00 pagi.
Empat rumah warga Klewor tergenang air WKO (harusnya area sabuk hijau bebas dari permukiman)
Empat rumah warga Dukuh Gumukrejo, Desa Klewor, Kecamatan Kemusu yang berada di area sabuk hijau (green belt) tergenang air Waduk Kedung Ombo (WKO).
Curah hujan yang kembali meningkat beberapa hari terakhir di wilayah itu berpengaruh pada peningkatan genangan air. Keempat warga yang rumahnya tergenang itu yakni Gino, Purman, Isnaini, dan Dardi. Sambil menunggu surutnya genangan air, sebagian warga itupun terpaksa mengungsi ke saudara mereka terdekat.
“Rumah saya itu sudah tergenang sekitar empat bulan terakhir. Dan hujan tadi malam (Minggu malam-red) menyebabkan genangan semakin tinggi, sekitar setengah meter,” jelas Gino saat dijumpai Espos, Senin (23/8), di Desa Klewor.
Kepala Desa Klewor, P Asop Saputro menjelaskan terjadi hujan deras di wilayah WKO dan sekitarnya pada Minggu (22/8) malam. Hujan deras berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB-22.00 WIB. Hujan yang kerap terjadi beberapa hari terakhir ini, imbuhnya, menyebabkan volume air WKO menjadi meningkat dan menggenangi beberapa rumah warga yang berada di area sabuk hijau tersebut.
“Sebagian warga Desa Klewor yang belum direlokasi dari sabuk hijau harus menghadapi kemungkinan air waduk yang naik saat hujan dan sampai menggenangi rumah mereka,” tutur Asop di sela-sela pemantuan air WKO di Desa Klewor. Asop melanjutkan, dengan kondisi demikian pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantaun terhadap ketinggian air waduk. Terutama saat terjadi hujan.
Asop menambahkan, selain menggenangi rumah warga, meningkatnya volume air WKO beberapa hari terakhir ikut menenggelamkan tanaman warga. Tanaman padi, jagung, serta kedelai di Desa Klewor yang terendam air waduk itu diperkirakan seluas 10 hektare (ha). Hal serupa juga terjadi di Desa Genengsari, di mana puluhan ha tanaman juga ikut terendam seiring bertambahnya volume air WKO.
“Sawah di tepi WKO yang ditanam pada saat air waduk surut di desa ini luasnya sekitar 75 ha. Dan sejak empat bulan lalu, sedikit demi sedikit mulai terendam air waduk. Padahal, sebagian warga belum sempat memanen hasil tanamanannya,” jelas Sekretaris Desa Genengsari, Sukarno di kantornya.
Sementara itu, petugas Hidro Mikanikel WKO, Sabar mengatakan elevasi WKO masih dinilai normal yaitu pada kisaran 90,10 SPB. “Sejak hujan beberapa kali ini meningkat 11 centimeter dari 89,98 SPB,” tandasnya.
Sumber: Espos
Empat rumah warga Klewor tergenang air WKO (harusnya area sabuk hijau ya bebas permukiman)
Empat rumah warga Dukuh Gumukrejo, Desa Klewor, Kecamatan Kemusu yang berada di area sabuk hijau (green belt) tergenang air Waduk Kedung Ombo (WKO).
Curah hujan yang kembali meningkat beberapa hari terakhir di wilayah itu berpengaruh pada peningkatan genangan air. Keempat warga yang rumahnya tergenang itu yakni Gino, Purman, Isnaini, dan Dardi. Sambil menunggu surutnya genangan air, sebagian warga itupun terpaksa mengungsi ke saudara mereka terdekat.
“Rumah saya itu sudah tergenang sekitar empat bulan terakhir. Dan hujan tadi malam (Minggu malam-red) menyebabkan genangan semakin tinggi, sekitar setengah meter,” jelas Gino saat dijumpai Espos, Senin (23/8), di Desa Klewor.
Kepala Desa Klewor, P Asop Saputro menjelaskan terjadi hujan deras di wilayah WKO dan sekitarnya pada Minggu (22/8) malam. Hujan deras berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB-22.00 WIB. Hujan yang kerap terjadi beberapa hari terakhir ini, imbuhnya, menyebabkan volume air WKO menjadi meningkat dan menggenangi beberapa rumah warga yang berada di area sabuk hijau tersebut.
“Sebagian warga Desa Klewor yang belum direlokasi dari sabuk hijau harus menghadapi kemungkinan air waduk yang naik saat hujan dan sampai menggenangi rumah mereka,” tutur Asop di sela-sela pemantuan air WKO di Desa Klewor. Asop melanjutkan, dengan kondisi demikian pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantaun terhadap ketinggian air waduk. Terutama saat terjadi hujan.
Asop menambahkan, selain menggenangi rumah warga, meningkatnya volume air WKO beberapa hari terakhir ikut menenggelamkan tanaman warga. Tanaman padi, jagung, serta kedelai di Desa Klewor yang terendam air waduk itu diperkirakan seluas 10 hektare (ha). Hal serupa juga terjadi di Desa Genengsari, di mana puluhan ha tanaman juga ikut terendam seiring bertambahnya volume air WKO.
“Sawah di tepi WKO yang ditanam pada saat air waduk surut di desa ini luasnya sekitar 75 ha. Dan sejak empat bulan lalu, sedikit demi sedikit mulai terendam air waduk. Padahal, sebagian warga belum sempat memanen hasil tanamanannya,” jelas Sekretaris Desa Genengsari, Sukarno di kantornya.
Sementara itu, petugas Hidro Mikanikel WKO, Sabar mengatakan elevasi WKO masih dinilai normal yaitu pada kisaran 90,10 SPB. “Sejak hujan beberapa kali ini meningkat 11 centimeter dari 89,98 SPB,” tandasnya.
Sumber: Solopos
12 Oktober 2009
Dua dari 16 desa di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, mengalami kesulitan air bersih. Pasalnya, sejumlah sumur milik warga mulai mengering akibat musim kemarau. Desa yang mengalami krisis air bersih yakni Desa Kunti dan Desa Semawung.
Ngadiman, warga di Dukuh Banjarsari, Desa Kunti, menjelaskan warga di Banjarsari mulai kesulitan air bersih sejak Agustus, sehingga mereka terpaksa mencari air di sumur pantek yang jaraknya tiga kilometer dari kampung mereka.
Menurut Ngadiman, sumur milik warga setempat yang airnya biasa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah banyak yang mengering. Sumur di sini rata-rata memiliki kedalaman sekitar 20 meter hingga 22 meter. Tekstur tanah padas tidak memungkinkan bagi warga Banjarsari, Andong memiliki sumur dangkal dengan kedalaman tidak kurang dari 10 meter.
“Saya harus menghemat air, karena persediaannya terbatas,” kata Ngadiman. Menurut dia, air bersih selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga digunakan untuk hewan ternak.
Hal senada dikatakan Fatonah, warga Desa Semawung, bahwa warga desa itu mulai kesulitan air karena banyak sumur dan sumber air yang mengering akibat kemarau. Fatonah mengakui warga setempat pernah mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah sebanyak satu tangki dan jumlah itu sangat terbatas.
Camat Andong, Syawaludin, mengakui ada dua desa di Kecamatan Andong yang mengalami kekeringan, yakni Desa Kunti dan Desa Semawung. Menurut Syawaludin, tidak semua dukuh di dua desa tersebut mengalami krisis air bersih karena warga bisa menghemat penggunaan air dari sumber air yang masih ada.
Ia mengatakan pihaknya sudah mengirim surat ke Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk meminta batuan air bersih bagi dua desa yang mengalami krisis air bersih tersebut. Realisasi bantuan air bersih di Desa Kunti dan Semawung hingga saat ini masing-masing desa mendapatkan pasokan satu tangki air. Mereka juga diberikan bantuan tempat untuk menampung air sementara.
Sementara itu, Kasub Bagian Agama dan Sosial Setda Boyolali Mustaqin menjelaskan, Pemkab sudah menyalurkan bantuan air bersih ke Desa Kunti dan Semawung masing-masing satu tangki. “Kami akan menyalurkan bantuan air bersih kedua daerah itu masing-masing desa tiga tangki pada bulan ini,” katanya.
Sumber: Suaramerdeka
Cegah kerusakan lingkungan, Pemkab perketat izin galian C (langkah yang benar pro lingkungan)
Pemkab Boyolali melalui Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Perhubungan dan Kebersihan (DPUPPK) akan memperketat perizinan galian C di wilayah lereng Merbabu dan Merapi. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, terutama untuk konservasi lahan dan air.
“Dengan cara membuat surat perjanjian tertulis bermeterai, sehingga para penambang tidak bisa menghindar dari kewajiban seusai melakukan eksplorasi pasir,” ujar Kepala DPUPPK Boyolali Ir Budi Wiryawan dalam Rakor Konservasi Sumber Daya Air di Ruang Garuda, Kamis (15/7).
Dalam perjanjian itu, jelasnya, juga ada kesanggupan dari penambang untuk melakukan reklamasi sehingga tidak merusak lingkungan.
“Dengan perjanjian itu juga dibuat gambar lokasi penambangan serta luasan tambang,” papar dia.
Budi menambahkan dari pengalaman yang sudah ada, DPUPPK kesulitan menindak para pelaku penambang yang nakal karena tidak disertai perjanjian tertulis.
“Awalnya, izin penambangan dari gubernur itu tidak disertai dengan perjanjian tertulis, sehingga kami kesulitan untuk menindak tegas mereka (penambang-red),” tegasnya.
Sementara, Camat Cepogo Arif Wardianta meminta bekas lokasi galian C di wilayah Kecamatan Cepogo untuk bisa dijadikan embung atau cekdam. Dengan langkah itu diharapkan mampu menyimpan air.
“Langkah itu agar air tidak terus hilang dan bisa tersimpan,” jelas dia.
Sumber: Solopos
Pemkab Boyolali akan mengubah lapangan Poncobudoyo, Kelurahan Pulisen, Boyolali menjadi ruang terbuka hijau. Perubahan lapangan itu dilakukan setelah dipastikan tahun ini Pemkab Boyolali memperoleh dana Rp 800 juta dari Pemprov Jateng melalui Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boyolali, Djoko Triwiyatno mengatakan ruang terbuka hijau di Lapangan Poncobudoyo itu akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang mengarah ke lingkungan yang bersih.
“Nantinya lapangan itu tidak hanya berbentuk lapangan saja, tetapi juga akan dilengkapi dengan mainan anak-anak, lapangan basket dan voli, lapangan upacara dan atletik,” ujarnya kepada Espos di Pemkab, Senin (7/6).
Selain berbagai sarana untuk masyarakat, perubahan lapangan itu juga dilengkapi dengan tanaman identitas. Direncanakan, jelas Djoko, akan ditanami berbagai tanaman tradisional dan langka seperti gayam dan tanaman produktif lainnya.
Sumber: Espos
26 Mei 2010
Boyolali (Espos)–Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Boyolali mensosialisasikan UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup bagi para perusahaan di ruang Kepodang Setda Boyolali, Rabu (26/5).
Kepala BLH Boyolali, Rahmat Hadi Santosa melalui Kasubid Pengembangan Lingkungan Suraji mengatakan peraturan perundang-undangan yang baru itu lebih tegas memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.
“Ada penambahan dan penguatan materi dengan menekankan pelaksanaan peraturan yang lebih efektif,” ujarnya kepada wartawan.
Ditambahkannya, dalam UU 32/2009 ini, perusahaan yang melakukan pencemaran bisa diancam dengan hukuman satu hingga 15 tahun penjara atau denda maksimal Rp 15 miliar. Dengan sanksi yang lebih tegas tersebut perusahaan bisa lebih optimal dalam mengolah limbah sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.
Sumber: Solopos
Sabtu, 15/05/2010 09:00 WIB – ono
BOYOLALI—Sedikitnya empat lokal kelas dan satu ruang laboratorium SMAN 1 Kemusu, Desa Klewor, Kecamatan Kemusu kebanjiran lumpur akibat hujan deras Kamis (13/5) malam. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) terpaksa dipindah ke ruang kelas yang kering.
“Untung saja siswa kelas XII sudah selesai ujian sehingga ruang kelasnya dapat digunakan siswa di bawahnya,” terang Kepala SMAN 1 Kemusu, Sarono, Jumat (14/5).
Banjir lumpur tersebut bahkan mencapai ketinggian mata kaki orang dewasa. Banjir lumpur itu terjadi karena letak bangunan sekolah berada di wilayah yang bertebing dan dikelilingi perbukitan. Sehingga kondisi alam setempat memang berpotensi banjir jika hujan turun dengan deras.
Kondisi itu diperparah dengan keadaan sungai kecil yang bermuara ke Waduk Kedung Ombo (WKO), tidak mampu menampung luberan sungai yang meluap karena banjir. Meskipun pihak seolah telah membuat gorong-gorong saluran air, namun air tetap saja meluap dari celah gorong-gorong dan memenuhi halaman serta ruang sekolah.
Akibat banjir lumpur tersebut, selain KBM harus dipindah, para siswa juga harus membersihkan ruang kelas. Bahkan di ruang kelas X masih dipenuhi dengan lumpur. Pihak sekolah bahkan juga mendatangkan pompa air untuk menyedot air di ruang-ruang kelas. Meskipun tidak ada kerugian material, namun akibat banjir lumpur tersebut jika dibiarkan begitu saja akan merusak lantai kelas. (ono)
Sumber: Joglosemar
Selasa, 18/05/2010 09:00 WIB – ono
BOYOLALI—Bupati Boyolali, Sri Moeljanto diminta meninjau ulang kebijakan untuk tidak mengeluarkan rekomendasi penambangan galian C, terutama di Desa Gedangan Kecamatan Cepogo.
Pasalnya, warga serta pemilik lahan mengaku tidak keberatan, apalagi pihak investor telah memberikan stimulan dana yang cukup besar ke pihak desa, termasuk membayar retribusi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD).
”Yang demo kemarin kebanyakan bukan dari warga Gedangan, lokasi di sini kan termasuk area hijau dan warga malah tidak keberatan, kami minta agar kebijakan itu ditinjau ulang karena ini kan juga demi masyarakat,” terang Kades Gedangan, Sugiyono, Senin (17/5).
Menurutnya, pengusaha tambang yang hendak masuk ke Gedangan, mulanya menambang di Desa Wonodoyo. Sementara Desa Gedangan hanya sebagai perlintasan. Namun karena muncul permasalahan di Wonodoyo, pengusaha hendak mengalihkan ke Desa Gedangan.
Menurut Sugiyono, investor sudah menggelontor desa dengan dana sekitar Rp 700 juta untuk dana jaminan perbaikan jalan rusak, maupun untuk pembangunan tiga jembatan dan jalan desa.
Reklamasi
Sementara itu, menurut pengusaha tambang, Dedy Purnomo Kurnia, saat ini dirinya hanya ingin melakukan reklamasi atas lahan tambangnya dulu. Pasalnya, jika tidak di reklamasi, dikhawatirkan membahayakan keselamatan warga. Terkait itu, pihaknya sudah mendapat surat untuk penataan tebing untuk reklamasi, yang kemudian dicabut usai demo warga kemarin.
Diakuinya, dirinya selain mereklamasi lahan bekas galian, juga masih menunggu perpanjangan izin penambangan. Namun meski belum beroperasi, dia sudah membayar retribusi ke DPPKAD sebesar Rp 5 juta tiga kali. Sedangkan untuk retribusi kerusakan jalan saat penambangan terdahulu, sedikitnya Rp 1,1 miliar juga sudah disetor ke kas daerah (Kasda).
Mendapati temuan tersebut, Komisi III DPRD yang melakukan Sidak ke lapangan menyatakan segera akan mengklarifikasi persoalan itu dengan pihak-pihak terkait. Hal itu dilakukan supaya tidak ada konflik horizontal di masyarakat serta tidak merugikan pengusaha, apalagi diketahui sudah ada aliran dana yang masuk ke Kasda.
”Akan kami klarifikasi semuanya, supaya jelas mana yang sesuai dengan aturan, sehingga jangan sampai muncul konflik horizontal juga tidak merugikan investasi pengusaha, apalagi katanya sudah bayar retribusi pula,” terang Mustofa Safawi, anggota Komisi III.
Sementara itu sempat muncul isu aksi massa di lokasi penambangan. Sehingga menyebabkan petugas Satpol PP kemudian melakukan pengamanan di lokasi pertambangan. Hal itu dilakukan guna mencegah aksi anarkis masyarakat yang menolak penambangan galian C di wilayah mereka. (ono)
Sumber: Joglosemar
Rabu, 19/05/2010 09:00 WIB – ono
BOYOLALI—Nekat tetap beroperasi, backhoe milik pengusaha pasir di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, Boyolali akhirnya dipaksa keluar dari lokasi penambangan.
Pasalnya, Pemkab Boyolali melalui Satpol PP telah memberikan surat peringatan supaya mengakhiri penambangan. Satpol PP juga memberikan teguran terhadap aktivitas penambangan galian C menggunakan alat berat di Dukuh Gudang, Desa Sumbung, Kecamatan Cepogo.
Penghentian penambangan pasir dan batu menggunakan backhoe itu dilakukan, karena penambangan tersebut sampai saat ini belum mengantongi Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD).
“Sudah kami peringatkan tetapi hari ini masih beroperasi, sehingga kami membuat surat penghentian operasional dan backhoe kami minta dibawa keluar dari penambangan,” terang Kasi Operasional Satpol PP Pemkab Boyolali, Budijono, Selasa (18/5).
Camat Cepogo, Arif Wardianta membenarkan adanya penarikan keluar alat berat tersebut. Menurutnya, karena masih beraktivitas, tim gabungan menghentikan pengoperasian backhoe tersebut. Hal itu dilakukan menyusul aksi demo warga yang menolak penambangan di Desa Wonodoyo dan Gedangan, Cepogo beberapa hari lalu.
Saat itu Bupati Boyolali, Sri Moeljanta maupun Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng memutuskan mencabut surat penataan lahan. Selain itu, bupati juga menegaskan tidak akan mengeluarkan rekomendasi penambangan selama dia menjabat dan masih melakukan kajian terhadap pengelolaan penambangan daerah seperti yang tercantum dalam PP 23/2010.
Zona Merah
Dengan dicabutnya surat izin penataan, maka operasional alat berat seperti backhoe harus dihentikan, dan menunggu keputusan bupati. Terkait hal itu, Muspika bersama warga setempat melarang beroperasinya alat berat tersebut, meskipun berdalih untuk reklamasi lahan. “Sampai saat ini kan belum ada izin, sehingga hentikan dulu operasional itu,” tegas Arif.
Pihaknya menyatakan pihak pengusaha agar menarik dulu alat beratnya, dan jika menghendaki meneruskan penambangan, maka harus memenuhi persyaratan.
Syarat tersebut, yakni bahwa lahan tersebut bukan termasuk zona merah, selain itu harus melibatkan persetujuan masyarakat. (ono)
Sumber: Joglosemar
Rabu, 19/05/2010 09:00 WIB – ono
BOYOLALI—Produksi industri rumah tangga minyak atsiri di Dukuh Sabrangan, Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali mengalami penurunan sebesar 33 persen. Pasalnya, para pengusaha kesulitan memperoleh bahan baku bunga kenanga.
“Bahan bakunya sekarang sulit didapat, kalau biasanya setahun bisa memproduksi sekitar 2,25 ton, sekarang paling-paling hanya 1,5 ton,” terang Mugimin Harjo Tinoyo, perajin minyak atsiri, Selasa (18/5).
Bahan baku utama untuk membuat minyak atsiri menurut Mugimin yaitu bunga kenanga. Saat ini pihaknya kesulitan mendapatkan pasokan bunga tersebut. Padahal pihaknya sudah berupaya mendatangkan dari wilayah Klaten, Semarang, Yogyakarta dan sejumlah daerah di Jawa Timur.
Hanya saja, bunga kenanga hanya berkembang dua kali dalam setahun. Selain itu, kebanyakan bunga-bunga kenanga itu lebih banyak digunakan warga untuk bunga tabur. Sedangkan yang dikirim sebagai bahan baku biasanya hanya sisanya saja.
Mahalnya biaya operasional dan sulitnya mencari bahan baku, menurut Mugimin membuat banyak perajin minyak atsiri yang gulung tikar. Saat ini, di Boyolali menurut dia tinggal industri penyulingan minyak atsiri “Sido Mulyo” yang dikelolanya saja, yang masih bertahan hingga saat ini.
Padahal sebelumnya terdapat sekitar 60 orang perajin. Keberadaan perajin minyak atsiri mulai berkembang sejak tahun 1978 lalu dengan pembinaan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Untuk mengatasi kesulitan bahan baku tersebut, Mugimin mengungkapkan saat ini bekerja sama dengan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Boyolali untuk mengembangkan budi daya pohon kenanga.
Namun hingga saat ini belum ada kemajuan optimal, karena jumlah pohon kenanga di Boyolali masih terbatas. Sementara proses penyulingan membutuhkan satu ton bunga kenanga untuk menghasilkan 15 kilogram minyak atsiri.
Harga bunga kenanga per kilogramnya mencapai Rp 4.000. Sementara itu hasil penyulingan minyak atsiri akan dikirimkan ke Jakarta untuk kemudian diekspor ke sejumlah negara. (ono)
Sumber: Joglosemar
Kamis, 20/05/2010 09:00 WIB – ono
BOYOLALI—Gubernur Jateng diminta menegur Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusul keluarnya surat penataan lahan bekas penambangan di Boyolali. Sebab, surat tersebut justru disalahgunakan oleh pengusaha untuk menambang, dengan dalih reklamasi.
“Hal seperti itu yang kemudian memunculkan konflik di masyarakat. Mestinya Gubernur menegur, karena tanpa rekomendasi bupati mengeluarkan surat itu, meskipun akhirnya dicabut,” terang Wakil Ketua DPRD Boyolali, Thontowi Jauhari, Rabu (19/5).
Pada bagian lain, Thontowi meminta polisi juga ikut turun tangan, terkait banyaknya aktivitas penambangan tidak berizin. Pasalnya, aktivitas penambangan tanpa izin dinilai melanggar UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seperti diketahui, Pasal 158 menyebutkan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. “Ini kan masuk pidana, mestinya Polisi juga turun tangan,” tegas dia.
Selain itu, menyusul keluarnya PP No. 23/2010 menyangkut kewenangan Bupati terkait pengelolaan penambangan di daerah, Thontowi mendesak supaya segera terwujud Perda Pertambangan. Meskipun sudah dikabarkan sedang disusun, namun Thontowi mengaku sama sekali belum tahu sejauh mana perkembangan Raperda tersebut.
Camat Cepogo, Arif Wardianta mengatakan, ESDM jangan sampai memberi informasi yang membuai para pengusaha. Sehingga kemudian akan muncul persoalan di bawah, karena pengusaha merasa mendapat angin segar.
Terpisah, Dedi Purnomo, pengusaha penambangan pasir yang beroperasi di Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo menyatakan apa yang dilakukannya itu belum termasuk menambang pasir. Dia hanya melakukan penataan lahan untuk reklamasi sambil menunggu proses Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD).
Reklamasi itu dilakukan mengingat lokasi bekas penambangan sangat membahayakan keselamatan jiwa warga. “Kepala desanya meminta bahwa itu masih tanggung jawab saya atas penambangan terdahulu, namun jika dicabut, artinya tanggung jawab saya lepas,” terang Dedi.
Selain itu, meskipun belum mengantongi izin, namun dirinya mengaku sudah membayar retribusi ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali sebesar Rp 15 juta. Dia juga sudah mengeluarkan dana lebih dari Rp 700 juta untuk desa Gedangan. Sedangkan untuk kerusakan jalan akibat penambangan yang lalu, dia juga sudah menyetor Rp 1,1 miliar ke kas daerah. (ono)
Sumber; Joglosemar
Jumat, 21/05/2010 09:00 WIB – ono
BOYOLALI—KPU Boyolali akan menetapkan pasangan calon bupati-wakil bupati terpilih, Jumat (21/5) hari ini. Penetapan itu dilakukan sesuai jadwal tahapan Pilkada, menyusul tidak adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pelaksanaan Pilkada kemarin.
“Besok (Jumat (21/5) hari ini-Red) kami akan menetapkan pasangan calon terpilih yakni Seno Samodro-Agus Purmanto,” terang Ketua KPU Boyolali, Ribut Budi Santoso, Kamis (20/5).
Penetapan itu menurut Ribut dilakukan setelah MK menyatakan tidak ada gugatan Pilkada yang diajukan pasangan calon lainnya. Sehingga sesuai tahapan, maka penetapan pasangan calon akan dilakukan hari ini.
Senada, Divisi Logistik dan Organisasi KPU Boyolali, Iman Firmansyah menambahkan, setelah ditunggu hingga pukul 17.00 WIB hari Rabu (19/5) kemarin, ternyata tidak ada gugatan yang masuk ke MK. Sehingga pihaknya tinggal menunggu surat dari MK sebagai dasar penetapan pasangan calon. “Surat sudah kami terima tadi, dan penetapan akan dilakukan besok,” ujar Iman.
Sementara itu DPRD Boyolali juga melakukan rapat persiapan Paripurna terkait pengusulan calon bupati-wakil bupati terpilih ke Mendagri. Sesuai dengan ketentuan PP 6/2005 tentang pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil, menurut Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto, maka DPRD paling lambat tiga hari sejak pasangan calon terpilih ditetapkan oleh KPU, pihaknya harus mengusulkan ke Mendagri melalui Gubernur Jateng.
Dalam Paripurna tersebut menurut dia, juga sekalian diusulkan terkait pelantikan bupati-wakil terpilih. “Paripurna akan kami lakukan tanggal 24 Mei lusa, kemudian langsung kami usulkan ke Mendagri melalui Gubernur,” kata Paryanto.
Terkait agenda kedewanan, Paryanto mengatakan dalam waktu dekat ini eksekutif tetap akan mengajukan KUA PPAS APBD 2010 Perubahan. (ono)
Sumber: Joglosemar
Sabtu, 24/04/2010 09:00 WIB
BOYOLALI— Para petani karamba ikan di Waduk Cengklik, hingga kini belum mengajukan izin ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Bengawan Solo. Sementara petani membutuhkan rekomendasi Bupati untuk pengajuan izin itu.
Pengajuan izin ke BPSDA Bengawan Solo tersebut menyusul kesepakatan petani karamba untuk mengurangi jumlah karamba mereka, hingga batas yang diperbolehkan yaitu satu persen dari luasan waduk.
“Kesepakatan kemarin, jumlahnya dibatasi hanya 670 petak karamba,” ungkap Wagimin (45), Wakil Ketua Kelompok Tani Karamba Tirta Mandiri Desa Subokerto, Jumat (23/4).
Dari jumlah yang diperbolehkan tersebut, petani karamba harus mengajukan izin ke BPSDA Bengawan Solo. Selain itu juga diperlukan rekomendasi dari Bupati melalui dinas terkait. Sementara surat permohonan izin pemanfaatan waduk untuk karamba, menurut Wagimin ditujukan ke Gubernur Jateng.
Saat ini petani karamba yang sudah siap mengajukan izin baru petani karamba di Desa Subokerto. Namun pengajuan izin tersebut menunggu dari para petani karamba di Desa Ngargorejo. Pasalnya, pengajuan izin akan dilakukan secara bersamaan.
Dari 670 petak yang diperbolehkan, menurut Wagimin dibagi petani di tiga desa, yakni petani karamba Desa Subokerto, Ngargorejo dan Desa Senting. Untuk petani karamba di Desa Subokerto mendapat jatah 109 petak, sedangkan Desa Senting 21 petak, dan sisanya untuk para petani karamba Desa Ngargorejo.
Terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Boyolali, Dwi Priyatmoko mengatakan pihaknya berharap para petani segera mengajukan izin ke BKSDA. Dwi mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi serta merekomendasi para petani berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat kemari, yakni pembatasan jumlah karamba hingga satu persen luasan genangan waduk. “Ya secepatnya kalau bisa segera diajukan perizinan itu,” terang Dwi.
Dwi menjelaskan, pihaknya hanya dapat bertindak sebagai fasilitator. Hal itu mengingat kewenangan pengelolaan waduk berada di bawah BKSDA. Sehingga izin pemanfaatan tersebut dari gubernur melalui BKSDA.
Data Disnakkan menunjukkan, jumlah petak karamba di Waduk Cengklik sebelumnya mencapai sekitar 1.300 petak. Jumlah tersebut sesuai kesepakatan akan dikurangi menjadi 670 petak. (ono)
Sumber: JogloSemar
Sabtu, 24/04/2010 09:00 WIB
BOYOLALI—Perbaikan kerusakan jalan di sepanjang jalur lingkar utara Boyolali, khususnya di Jalan Prof Soeharso, menelan anggaran senilai Rp 3 miliar lebih. Padahal, perbaikan tersebut sifatnya sebatas perbaikan darurat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Perhubungan dan Kebersihan (DPUPPK) Boyolali, Budi Wiryawan mengatakan, alokasi anggaran tersebut diperoleh dari bantuan APBN serta pendampingan dari APBD Boyolali 2010.
“Dana yang ada sangat minim, sehingga perbaikan dilakukan sifatnya darurat yakni dengan penambalan jalan yang berlubang,” terang Budi, Jumat (23/4).
Budi mengakui, dana yang dibutuhkan untuk perbaikan jalur lingkar utara tersebut sangat besar, sehingga perbaikan akan dilakukan secara bertahap. Sedangkan perbaikan secara total menurut Budi akan dilakukan dengan dana hibah dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan.
Besarnya dana hibah dari pusat menurut Budi Wiryawan, lebih dari Rp 19 miliar. Sedangkan sekitar Rp 2, 345 miliar di antaranya akan digunakan untuk perbaikan jalan lingkar utara.
Budi menambahkan, pihaknya merencanakan perbaikan serta pembangunan jalan lingkar utara tersebut, tepatnya di turunan tajam Kalikiring, dengan menggunakan sistem cor beton atau rigid. Sistem jalan cor tersebut menurut dia, dikarenakan kondisi jalan merupakan turunan. Sementara kondisi tanah di sana cenderung labil. Padahal jalur tersebut dilalui kendaraan bertonase tinggi.
“Sistem cor akan lebih awet dibanding aspal biasa, sehingga tidak cepat rusak, karena selain kondisi tanah labil, jalur itu kan dilalui kendaraan dengan tonase yang tinggi,” papar Budi.
Perbaikan jalur lingkar utara tersebut menurut Budi mendesak dilakukan. Selain kondisinya banyak yang berlubang, juga diharapkan setelah perbaikan akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalur tersebut. Meskipun saat ini perbaikan yang dilakukan baru bersifat darurat penambalan lubang-lubang jalan. (ono)
Sumber: JogloSemar
Jumat, 23/04/2010 09:00 WIB
BOYOLALI—Kesenjangan Boyolali utara dan selatan menjadi jualan visi misi pasangan calon dalam Pilkada Boyolali. Demikian terungkap pada paparan visi misi calon bupati dan wakil dalam Sidang Paripurna Istimewa di DPRD Boyolali, Kamis (22/4).
Dari keempat pasangan calon, masing-masing memberikan perhatian yang lebih, terutama pada kondisi infrastruktur di Boyolali utara. Pasangan Al Hisyam-Sugiyarto (Syam-Su) dalam visi misinya memberikan perhatian lebih pada kondisi infrastruktur jalan di kawasan utara, seperti di Kecamatan Juwangi, Kemusu maupun Wonosegoro. “Kesenjangan pembangunan antara utara dan selatan harus dikurangi,” ungkap Al Hisyam.
Kondisi jalan yang rusak parah, menurut pasangan nomor urut satu itu, akan menghambat pertumbuhan ekonomi serta dapat mengganggu proses pendidikan. Apalagi hampir separuh dari penduduk Boyolali masih terpuruk dalam kemiskinan.
Untuk itu pihaknya berjanji akan memprioritaskan program pendidikan, kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat dan penyediaan serta perbaikan infrastruktur fasilitas umum. ”2015 nanti jalan rusak di Boyolali akan menjadi 0 persen, dan setiap desa akan dikucurkan kredit lunak Rp 500 juta untuk pengembangan UKM,” imbuh Sugiyarto.
Sementara itu pasangan calon nomor urut dua, Seno Samodro-Agus Purmanto, juga menyoroti tentang infrastruktur jalan, khususnya di wilayah Boyolali utara. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut, menurut Seno, akan dilakukan berdasarkan ketentuan Millenium Development Goals (MDG).
Angka Kemiskinan
Di 10 program penjabaran visi misinya, Seno juga menyatakan akan melakukan penataan regulasi/deregulasi untuk mendorong investasi ke Boyolali. Selain itu dia juga mewacanakan pemekaran wilayah di beberapa kecamatan.
Sedangkan pasangan calon nomor urut tiga, Daryono-Joko Widodo (Darjo), selain menyoroti keseimbangan pembangunan infrastruktur, juga menyoroti penanggulangan kemiskinan di Boyolali. Daryono menyatakan akan menurunkan angka kemiskinan hingga 16 persen. ”Angka kemiskinan akan ditekan 2 persen per tahun dan pengurangan pengangguran menjadi salah satu prioritas kami,” jelas Daryono.
Sementara itu pasangan nomor urut empat, Djaka Srijanta- Purwasi Ahmad Nur Zaynna menyatakan akan memprioritaskan peningkatan SDM dan pengembangan pariwisata dalam program 100 hari jika terpilih.
”Kami akan memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi dan UKM serta koperasi sebagai sentralnya,” ulas Purwasi. (ono)
Sumber: JogloSemar
Senin, 26/04/2010 09:00 WIB
BOYOLALI—Sampai bulan April tahun 2010 ini, sebanyak 269 warga Boyolali yang berusia di atas 45 tahun ternyata masih buta aksara. Jumlah tersebut termasuk sudah berkurang drastis dibanding tahun 2009 lalu, yang mencapai 6.256 orang.
“Mereka yang masih buta aksara itu, kebanyakan tersebar di Kecamatan Wonosegoro dan Teras. Diupayakan sampai akhir tahun 2010 nanti angka buta aksara di Boyolali akan terus berkurang signifikan,” ungkap Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Disdikpora Boyolali, Titin, Sabtu (24/4).
Sementara itu Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Boyolali, Atik Subowati menargetkan, penderita buta aksara sampai tahun 2010 ini dapat berkurang hingga 80 persen.
”Pengurangan angka buta aksara, khususnya bagi perempuan ditempuh dengan percepatan program pemberantasan buta aksara dengan sasaran perempuan usia 15-44 tahun,” papar Atik.
Upaya tersebut dilakukan dengan pembentukan kelompok-kelompok perempuan, yang akan mendapatkan pembelajaran dari tim yang dibentuk BKBPP. Atik mengungkapkan, pembelajaran oleh tim itu diawali di Desa Canden, Kecamatan Sambi.
Diharapkan berkurangnya angka buta aksara, khususnya bagi perempuan, dapat meningkatkan kesempatan perempuan untuk meraih lapangan kerja. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan di Boyolali. (ono)
Sumber: JogloSemar
Rabu, 28/04/2010 09:00 WIB
BOYOLALI—Selama rentang lima tahun ini, angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali hanya turun sekitar 0,04 persen. Sementara itu, dalam setahun terakhir ini, tingkat penyediaan dan layanan publik di Boyolali juga mengalami kemerosotan.
Demikian terungkap dalam laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ) bupati masa bakti 2005/2010 pada sidang Paripurna di DPRD Boyolali, Selasa (27/4).
Ketua Pansus LKPJ, Eka Wardaya menyebutkan, pada awal periode kepemimpinan Bupati Sri Moeljanto tahun 2005 lalu, persentase angka kemiskinan tercatat hanya 26,16 persen. Sedangkan pada LKPJ AMJ 2009, disebutkan angka kemiskinan sebesar 26,12 persen. “Artinya selama kurun waktu pemerintahan lima tahun ini, angka kemiskinan hanya turun 0,04 persen,” ungkap Eka.
Namun diakui, penurunan kemiskinan tahun 2009 sebesar 2,46 persen dari tahun 2008 dinilai merupakan salah satu keberhasilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Boyolali.
Pansus juga menyoroti pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Boyolali dalam lima tahun terakhir, khususnya sejak tahun 2007 yang menunjukkan tren penurunan. Akibatnya, volume pembangunan daerah untuk penyediaan dan peningkatan pelayanan publik sejak tahun 2008 lalu mengalami penurunan.
“Penurunan kinerja pendapatan daerah berpengaruh pada kapasitas belanja daerah, pertumbuhan nominal sejak 2007 terus menurun dan tahun 2009 hanya tumbuh 2,2 persen, akibatnya kualitas pelayanan publik menurun sejak tahun 2008,” terang Eka.
Meskipun secara nominal pendapatan daerah trennya naik selama lima tahun terakhir, namun dengan tingkat inflasi 7,16 persen per tahun, menyebabkan pendapatan riil mendekati stagnan sejak tahun 2007.
Penyebabnya menurut Eka, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini sebagian besar dari pajak dan retribusi daerah yang bebannya langsung ditanggung masyarakat. Dalam kesempatan itu Pansus juga menyoroti serta memberikan rekomendasi kinerja belanja daerah bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan.
Pansus juga mendorong dilakukannya percepatan pembangunan infrastruktur jaringan air bersih di kawasan pedesaan. Sehingga pada tahun 2010 ini kesenjangan kawasan kota dan pedesaan dapat diminimalisasi.
Sedangkan di bidang pendidikan diperlukan penyediaan infrastruktur, khususnya penuntasan ruangan kelas yang kondisinya rusak dan bantuan rehabilitasi sekolah yang benar-benar membutuhkan. (ono)
Sumber: JogloSemar
Boyolali (ANTARA News) – Ratusan kepala desa (Kades) yang tergabung dalam Paguyuban Perangkat Desa (Parade) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu mendatangi gedung DPRD setempat menuntut revisi Perda Nomor 14/2006 tentang Kedudukan Keuangan Kades dan Perangkat Desa.
Ratusan Kades dari 19 kecamatan di Boyolali tersebut dalam aksinya mendesak DPRD dan bupati setempat segera merevisi pasal pasal dalam peraturan daerah (Perda) yang sebagian besar menyangkut besaran dan sumber dana penghasilan tetap Kades dan sekretaris desa (Sekdes).
Pengunjukrasa tersebut selain melakukan orasi juga membawa sejumlah spanduk dan poster yang isinya antara lain, ” Revisi Perda No 14 Harga Mati”, “Kades Ojo Kanggo Uji Coba”, dan “Perda 14 Jangan Nekak Kepala Desa”.
Ratusan Kades tersebut diterima oleh pimpinan DPRD Boyolali, Paryanto dan sejumlah anggota lainnya serta dihadiri oleh Bupati Sri Moejanto bersama pejabat instansi terakit di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab).
Selain itu, aksi juga dihadiri anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko dan Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso, yang ikut mengawal berdialog untuk menyelesaikan permasalah kades di Boyolali tersebut.
Koordinator aksi Bambang Wahyono mengatakan, pihaknya melakukan aksi karena revisi terhadap empat pasal dalam Perda yang sebagian besar menyangkut besaran dan sumber dana penghasilan tetap kades dan sekdes belum ditindaklanjuti oleh bupati.
“Kami tuntut dilakukan revisi Perda Nomor 14 tahun 2006, terutama pada pasal 2, 3 dan 4, karena telah merugikan Kades dan perangkat desa,” katanya.
Menurut dia, bupati dulu sudah menjanjikan bahwa Perda tersebut dapat direvisi setelah dua tahun diberlakukan. Namun, lanjut dia, kini sudah berjalan selama dua tahun lebih, Bupati tidak melakukan janji itu.
Oleh karena itu, para Kades di Boyolali ini menuntut segera dilakukan direvisi karena Perda tersebut membuat tingkat kesejahteraan seluruh Kades berkurang.
Terkait hal tersebut Bupati Sri Moeljanto menjelaskan, kemungkinan dilakukannya revisi Perda Nomor 14 tahun 2006 masih sangat terbuka. Hanya saja, revisi harus sesuai dengan ketentuan, mekanisme dan prosedur yang berlaku.
Selain itu, pihaknya juga tetap memperhatikan aspirasi masyarakat secara luas dan yang terpenting ada kesepakatan antara Perda dan peraturan bupati (Perbup).
“Saya merespon tuntutan para Kades dan segera mengumpulkan seluruh staf terkait guna membicarakan masalah itu,” katanya.
Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso, saat mengawal untuk berdialog antara ratusan Kades dan Bupati Boyolali tersebut menjelaskan, permasalahan atas tuntutan para kades di Boyolali masalah tanah desa (bengkok).
Menurut Sudir, cuma permasalahannya ada cacat pada Perbup yang menyangkut tanah bengkok itu diatur ditentukan oleh bupati.
“Dalam Perbup itu seakan-akan tanah bengkok menjadi otoritas kabupaten,” katanya.
Namun, menurut dia, dialog antara Kades dengan bupati sudah ditemukan permasalahannya dan ada jalan keluarnya, yakni tanah bengkok adalah tanah adat yang mengatur seharusnya pemerintah desa bukan kabupaten.
“Kesalahannya pada pembuat Perbup, karena bengkok akan diatur oleh kabupaten. Tanah adat yang mengatur harus desa yang disulkan ke pemkab dengan seizin bupati,” katanya.
Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sudjatmiko menjelaskan, terkait dengan masalah tanah bengkok harus dikembalikan kepada perangkat desa untuk mengatur dan mengelola.
“Bupati Sri Moeljanto juga akan mengubah Perbup, dan akan dilakukan, tinggal waktunya saja,” katanya.
Menurut dia, bupati sudah menyetujui masalah tanah desa itu karena sejak tahun 2007 telah diatur oleh Pemkab.
“Hal itu, tidak perlu mengubah Perda tentang pemerintah desa. UU 32/2004, tentang Pemerintah Daerah terkait penataan dan penyelenggaraan pemerintahan juga akan dicabut,” katanya.
Sumber: Antara
2 Oktober 2009
Boyolali (Espos)–Bupati Boyolali, Sri Moeljanto kembali berambisi untuk meraih penghargaan Adipura untuk kali kelima berturut-turut tahun ini. Anggaran senilai lebih dari Rp 200 juta disiapkan agar tropi penghargaan di bidang lingkungan ini tetap berada di Kota Susu.
Menurut Kepala Bagian Humas Informatika dan Protokol Setda Kabupaten Boyolali, Rita Puspitasari, penilai pertama Adipura 2009/2010 direncanakan dilakukan pada awal hingga pertengahan bulan ini.
Sejumlah persiapan pun sudah dilakukan mulai dari koordinasi antar instnasi terkait hingga monitoring langsung oleh Bupati ke lokasi yang menjadi titik penilaian.
“Kami sudah melakukan sarasehan dengan sejumlah Satker (satuan kerja) terkait, perwakilan masyarakat di enam desa dan kelurahaan, pasukan kuning dan pelaku usaha di sepanjang Jl Pandanaran dan Jl Kates,” ungkap dia kepada Espos, Jumat (2/10).
Ia mengatakan ada tiga desa dan tiga kelurahan di Kecamatan Boyolali (Kota Boyolali) yang menjadi lokasi penilaian, yakni Kelurahan Siswodipuran, Kelurahan Banaran, Kelurahan Pulisen, Desa Karanggeneng, Desa Winong dan Desa Kiringan. Titik yang dinilai antara lain pasar, pertokoan, rumah sakit, perkantoran, terminal dan sekolah.
Sumber: Solopos
Birokrat Kurang Peduli Lingkungan (dimulai sejak dini, diawali dari sekolah, ini substansinya)
Selasa, 04/05/2010 09:00 WIB
BOYOLALI—Tingkat kepedulian pelajar terhadap lingkungan dinilai lebih tinggi dari kalangan lainnya, termasuk kalangan birokrat. Hal itu tercetus dari hasil evaluasi di beberapa daerah di Indonesia oleh Tim Evaluasi Adi Wiyata tingkat Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup.
Koordinator Tim, Sasmita, di sela-sela penilaian lingkungan hidup di SMP 4 Boyolali mengatakan, kepedulian para pelajar pada lingkungan hidup harus ditiru oleh semua pihak, terutama kalangan birokrasi. Sehingga program kelestarian lingkungan hidup dapat berkelanjutan.
“Dari tinjauan kami di lapangan terobosan-terobosan baru pelestarian lingkungan hidup lebih banyak muncul dari kalangan pelajar,” ungkap dia.
Terkait hal itu, pihaknya mendesak semua pihak untuk mendukung program kegiatan pelajar, khususnya yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.
Dijelaskannya, saat ini terdapat 90 sekolah di Indonesia yang mendapat Program Adi Wiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan sebanyak 30 provinsi yang mengikuti program penilaian Adi Wiyata Tingkat Nasional tahun 2010 itu.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Boyolali, Rahmat, mengungkapkan untuk Provonsi Jateng yang mewakili penilaian program ini yakni Boyolali dan Wonosobo. Dari hasil klarifikasi yang telah dilakukannya, SMP 4 Boyolali merupakan sekolah yang lolos penilaian.
“Jika dalam penilaian tingkat nasional ini dapat meraih predikat terbaik, akan mendapatkan piala dan Piagam Adi Wiyata Tingkat Nasional dari presiden tanggal 5 Juni mendatang,” imbuh dia. (ono)
Sumber: JogloSemar
5 Maret 2010
Boyolali (Espos)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali optimistis mampu meraih piala adipura untuk kali kelima dengan kategori kota kecil terbersih tingkat nasional. Menurut rencana, penilaian bakal dilaksanakan pada bulan Juni 2010 mendatang.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Boyolali, Rahmat Hadisantosa, saat digelar rapat koordinasi persiapan penilaian adipura tahap kedua di Ruang Kepodhang Kantor Pemkab Boyolali, Jumat (5/3).
“Kami optimistis Boyolali dapat memperoleh kembali piala adipura untuk kali kelima,” tegas Rahmat kepada wartawan.
Rahmat menjelaskan selama empat kali berturut-turut, Kabupaten Boyolali berhasil memperoleh piala adipura untuk kategori kota kecil terbersih tingkat nasional. Menurut Rahmat, perolehan piala adipura untuk kali kelima karena berdasarkan penilaian pada tahap pertama (P1) Kabupaten Boyolali memperoleh nilai 76. Nilai tersebut, menurut dia, di atas passing grade yang ditetapkan, yakni 73.
Lebih lanjut Rahmat mengatakan nilai 76 pada P1 tersebut merupakan hasil penilaian dari 10 titik pantau oleh tim, antara lain meliputi perumahan, jalan, perkantoran, sekolah, hutan kota, rumah sakit umum daerah (RSUD), Puskesmas, terminal, tempat pembuangan sampah , terminal dan perairan terbuka Kali Gedhe Boyolali kota. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lanjut dia, penilaian pada tahap kedua (P2) itu naik dari P1.
“Dengan nilai 76 pada penilaian tahap pertama, Kabupaten Boyolali berada pada posisi ketiga tingkat Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati. Sedangkan untuk wilayah se-Subosukowonosraten pada P1, Kabupaten Boyolali pada posisi pertama,” paparnya.
Rahmat mengatakan pada P2, menurut rencana akan berlangsung pada akhir bulan Maret dan awal bulan April 2010. Untuk itu, pihaknya berharap kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas obyek penilaian, sehingga pada P2 yang akan berlangsung akhir April dan awal Mei 2010 nanti, nilainya dapat meningkat dari 76, sehingga Kabupaten Boyolali bisa mempertahankan predikat sebagai kota kecil terbersih untuk kali kelima.
Sumber: Solopos
Sabtu, 06/03/2010 09:00 WIB
BOYOLALI—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali merasa optimis meraih penghargaan piala Adipura lagi. Pemkab yakin, karena dari hasil penilaian tahap pertama lalu, Boyolali memperoleh nilai 76, di atas nilai passing grade 73.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Boyolali, Rahmat Hadisantosa mengatakan, pihaknya optimis mampu meraih penghargaan Adipura ke lima bulan Juni tahun 2010 ini.
“Nilai 76 ini sudah melebihi passing grade, tinggal membenahi dan meningkatkan titik-titik penilaian yang masih kurang,” terang dia dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Adipura tahap dua di Setda Boyolali, Jumat (5/3).
Sasaran perolehan Adipura yang dibidik Pemkab Boyolali yakni pada kategori kota kecil terbersih tingkat nasional. Rahmat mengungkapkan, nilai 76 pada penilaian pertama merupakan hasil pantauan pada 10 titik di Boyolali. 10 titik tersebut di antaranya yakni perumahan, jalan, perkantoran, sekolahan, hutan kota, rumah sakit umum daerah, Puskesmas, terminal, perairan terbuka, serta tempat pembuangan sampah. Dengan nilai 76 tersebut, Rahmat mengungkapkan posisi Boyolali berada di tempat ketiga di Jateng, di bawah Kabupaten Jepara dan Pati. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pada penilaian kedua, nilai passing grade akan naik dibanding penilaian tahap pertama.
Sementara itu penilaian tahap dua sesuai rencana akan berlangsung pada akhir bulan April dan awal Mei mendatang. Terkait ini pihaknya meminta seluruh jajaran Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) serta masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas objek penilaian.
Sehingga diharapkan pada penilaian tahap dua nanti dapat memperoleh nilai yang lebih dibanding penilaian tahap pertama. ”Kami berharap semua pihak mendukung sehingga Adhipura ke lima dapat kita dapatkan,” ujar dia berharap.
Rahmat menambahkan, selain penilaian secara fisik, penilaian Adipura juga dilakukan pada sektor nonfisik dan kuisioner. Sedangkan skala perbandingan penilaian yakni 80 persen penilaian fisik dan sisanya nonfisik serta kuisioner. (ono)
Sumber: JogloSemar
Korban banjir tak digubris Cabup (ingat-ingat ini saudaraku, pilih peimipin yang peduli pada sesama)
30 April 2010
Boyolali (Espos)--Gegap gempita Pilkada Boyolali 2010 rupanya hanya berada pada tataran sosialisasi gambar berupa pemasangan spanduk dan kampanye konsolidasi keliling wilayah. Lokasi banjir beberapa hari lalu di lingkungan Tegalan, Kismoyoso, Ngemplak, luput dari perhatian seluruh Cabup dan Cawabup.
Pengakuan sejumlah warga di Dukuh Tegalan, RT 3/ RW I Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, mereka tidak mendapat perhatian dari para Cabup dan Cawabup. “Di sini banjir tiap tahun, sekitar tiga kali setahun. Mungkin sudah dibilang biasa, jadi tidak mendapat perhatian mereka,” kata Sri, 31, warga Tegalan.
Musibah banjir yang menimpa 50-an KK di Desa Kismoyoso meninggalkan duka bagi mereka. Sumur umum yang biasa digunakan untuk mandi, mencuci dan memasak, kini menjadi kotor. Sri yang biasa menggunakan sumur itu terpaksa meminta air ke tetangga yang memiliki sumur pribadi yang tidak terpengaruh banjir. “Kalau untuk mandi dan mencuci masih bisa, meski airnya tidak sebening sebelum banjir. Namun untuk memasak, saya minta ke tetangga,” katanya.
Senada disampaikan Partini, 40, yang menuturkan aktivitas keluarganya sempat terganggu saat banjir melanda. Saat banjir, ia dan anggota keluarga lain tidak beranjak tidur untuk menjaga peralatan. “Untuk menjaga barang-barang. Bila air pasang kan takutnya barang-barang itu ikut hanyut,” tuturnya. Setelah mulai surut, ia dan keluarga lainnya mesti membersihkan lumpur yang masuk ke rumah.
Demikian halnya Sumarni, 31, yang mengaku tidak mendapat perhatian dari para kontestan Pilkada. Bahkan, ia tidak memahami para calon yang saat ini sedang bertarung memperebutkan kursi bupati. “Tidak tahu siapa mereka, gambar juga kurang paham,” katanya.
Sumarni, Sri dan Partini berharap, Bupati Boyolali mendatang lebih peduli kepada nasib warga yang saban tahun dilanda banjir. “Kampanye saja mereka tidak menengok, semoga bukan berarti mereka tidak peduli. Semoga setelah ini, mereka lebih mau memperhatikan warga di sini,” katanya.
Sumber: solopos
Sekitar 300 ribu masyarakat miskin di Boyolali telah terkover dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dalam Jamkesmas, pembiayaan perawatan kesehatan masyarakat miskin gratis pada perawatan kelas 3 di Rumah Sakit. Demikian disampaikan Kepala PT. Askes Persero CabangBoyolali, dr. Bimantoro di sela-sela acara gerak jalan massal dalam rangka peringatan Hari Kartini ke-131, Jumat, 16 April 2010 di halaman Pendopo Kabupaten Boyolali. Dana pembiayaan Jamkesmas ini dibiayai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk Jamkesda, pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2010 ini, pembiayaan untuk Jamkesda dari APBD Kabupaten Boyolali sebesar 2,3 milyar rupiah. Dana sebesar itu bisa mencakup 33 ribu masyarakat kurang mampu dimana kondisi masyarakat seperti ini diatas masyarakat miskin.
Sementara itu Gerak Jalan dalam rangka Peringatan Hari Kartini ke-131 di Boyolali diikuti PNS di lingkungan Kabupaten Boyolali serta kalangan pelajar. Setelah gerak jalan, peserta dihibur dengan sajian musik dan pembagian door prize.
Sumber: http://www.boyolalikab.go.id/
Delapan kecamatan di Kabupaten Boyolali dinyatakan sebagai daerah rawan serangan avian influenza (AI) atau flu burung. Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P3M) Dinas Kesehatan Boyolali, drg. Priyanto Yudi, mengatakan, delapan kecamatan itu adalah Simo, Teras, Mojosongo, Sambi, Sawit, Musuk, Andong dan Ampel. Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali sendiri telah menyiapkan sistem pengobatan gratis di seluruh Puskesmas di 19 kecamatan di Boyolali. Pemetaan daerah rawan flu burung, selain didasarkan pada jumlah populasi unggas, juga didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Saat ini dari sejumlah kasus serangan flu burung pada unggas yang terjadi di daerah rawan, belum pernah terjadi penularan pada manusia. Namun, masyarakat diminta waspada bila mengetahui atau mengalami gejala flu terutama gejala flu yang disertai dengan suhu badan yang sangat tinggi.
sumber: http://www.boyolalikab.go.id/
Dalam rangka Peringatan Hari Kartini ke-131 tahun 2010, Panitia Peringatan di tingkat Kabupaten Boyolali memberikan bantuan sembako kepada keluarga miskin di sejumlah daerah di Boyolali. Sekretaris Panitia Peringatan Hari Kartini ke-131 Boyolali, Yekti Joko Sujono, mengatakan, pemberian bantuan sembako ini sebagai bentuk kepedulian Tim Penggerak PKK terhadap keluarga miskin di Boyolali.
Panitia Hari Hartini Kabupaten Boyolali bekerjasama dengan PT. Pratama Kurnia Kasih Motor Cabang Boyolali mengadakan aksi sosial di Desa Krasak Kecamatan Teras. Dalam aksi sosial yang dilaksanakan tanggal 20 April 2010 ini akan diberikan bantuan 25 paket sembako kepada keluarga miskin di desa Krasak. Kepala Cabang Honda Kurnia Kasih Motor Boyolali, Agus Pramono, mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian PT. Pratama Kurnia Kasih kepada masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pihak lain, seperti orang jompo dan lansia miskin. Untuk penentuan kriteria miskin ini, pihaknya bekerja sama dengan pihak pemerintah desa yang lebih mengetahui secara detail tentang kondisi yang ada di desa.
sumber: http://www.boyolalikab.go.id/
Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang telah berkomitmen untuk ikut dalam Program Adiwiyata. Program adiwiyata adalah program pengelolaan lingkungan hidup di sekolah dimana warga sekolah belajar bertanggungjawab dalam mengelola lingkungan sekolahnya dengan tujuan diharapkan dapat diterapkan di rumah dan lingkungan sekitarnya.
Untuk Tahun 2010 ini, Pemerintah Kabupaten Boyolali memilih 6 sekolah untuk maju dalam Program Adiwiyata ini, yaitu SDN 9 Boyolali, SDN 4 Boyolali, SMPN 2 Boyolali, SMPN 4 Boyolali, SMAN 3 Boyolali dan SMKN 1 Mojosongo. Dari 6 sekolah tersebut yang maju dan akan dinilai secara langsung dari Pemerintah Pusat (Nasional) adalah SMPN 4 Boyolali.
sumber: http://www.blh-boyolali.info/
Sebanyak sembilan orang delegasi Kenya mengunjungi lokasi “Kampung Lele” di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu, untuk mengetahui masalah pembudidayaan ikan yang akan dikembangkan di negaranya.
Rombongan delegasi Kenya itu dipimpin oleh Sekretaris Departemen Pembangunan Perikanan Kenya, Micheni Japhet Ntiba yang didampingi Kasubag Kerjasama Program Budidaya Ditjen Perikanan dan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan Iman Barizi.
Mereka ingin melihat langsung keberhasilan budidaya ikan di Kampung Lele di Boyolali.
Iman Barizi mengatakan, kedatangan rombongan delegasi dari Kenya ke Indonesia merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya mereka mengundang Indonesia ke negaranya untuk masalah kerjasama di bidang perikanan.
Menurut Iman, kedatangan delegasi tersebut ke Boyolali untuk mempelajari dan menerapkan keberhasilan Kampung Lele sebagai salah satu kawasan khusus pembudidayaan ikan lele yang akan dikembangkan di Kenya.
Menurut dia, rombongan delegasi merasa heran, karena jenis ikan lele itu aslinya dari Benua Afrika dan dapat dikembangkan dengan baik di Indonesia.
Namun, ikan lele di Kenya masih hidup bebas di sungai-sungai dan belum dilakukan dibudidayakan dengan baik. Sedangkan, departemen yang membidangi perikanan di negara Kenya juga masih baru atau berjalan dua tahun ini sehingga masih perlu banyak belajar dari keberhasilan negara lain termasuk Indonesia.
Sementara Bupati Boyolali Sri Moeljanto dalam kesempatan itu menjelaskan, Kampung Lele yang resmi menjadi kawasan Minapolitan merupakan sebuah perkampungan khusus yang dialokasikan untuk pengembangan budidaya ikan lele.
Kampung Lele sedikitnya mampu memproduki 11 ton ikan lele segar per hari yang dipasarkan ke berbagai daerah di Jateng, Jatim dan Jabar.
Kampung Lele akan terus dikembangkan karena telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan petani setempat dan juga digunakan sebagai ajang pembelajaran dan penelitian berbagai pihak mulai dari lembaga pendidikan hingga kelompok tani dari daerah lain.
“Program ini telah dapat bermanfaat secara luas sekaligus sebagai salah satu upaya pananganan kemiskinan di Boyolali,” kata Sri Moeljanto.
Sumber: http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=20215
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad berjanji akan menambah luasan lahan 10 hektare untuk membantu pengembangan budi daya ikan lele di Kampung Lele, Desa Tegalrejo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
“Kami akan tambah lahannya memotivasi para peternak lele di Kampung Lele Boyolali untuk meningkatkan produksinya,” kata Fadel Muhammad, di sela-sela kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Kampung Lele, Tegalrejo, Sawit Boyolali, Senin.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Desa Tegalrejo merupakan daerah yang potensi sebagai sentra produksi lele sehingga pengembangan kawasan Minapolitan semakin pesat.
Sementara luas daerah Minapolitan kampung lele saat ini memiliki luas lahan 25 hektare dan mampu memproduksi ikan sebnayak 12 ton per hari.
Oleh karena itu, menurut Fadel, dengan tambahan lahan tersebut diharapkan produksi ikan lele akan mengalami peningkatan bersama pengembangan bibit unggulnya sehingga salah satu penyangga perikanan di Jateng pada khususnya maupun secara nasional.
Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengatakan, selain pengembangan budi daya ikan lele, peternak setempat sebaiknya juga budi daya jambu sebagai hasil sampingan seperti yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Demak.
Masyarakat yang membudidayakan ikan lele di Demak, juga melakukan penanaman tanaman jambu di sekitar lokasi kolam ikannya dan hasilnya cukup luar biasa.
Sementara Bupati Boyolali Sri Moeljanto pemkab menyambut positif bantuan yang dijanjikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
Pemkab setempat akan menindaklanjuti bantuan tersebut dalam upaya pengembangan budi daya ikan lele di Kampung Lele.
Sementara kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad di Jateng, selain kampung Lele di Desa Tegalrejo Boyolali sebelumnya juga melakukan kunjung di Desa Ngajat, Polanharjo Klaten untuk melihat induk ikan nila larasati varietas Unggul di desa itu.
Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian juga melakukan acara pelepasan varietas unggul ikan nila tersebut di Desa Janti, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah yang recananya akan dijadikan daerah minapolitan ikan nila.
Sumber: http://www.formatnews.com/?act=view&newsid=37789&cat=115
JIKA di Boyolali ada kampung lele, maka di Banyumas ada kampung gurami. Sebutan ini pantas disematkan ke Kabupaten Banyumas karena sebagian besar produksi ikan darat di Banyumas didominasi oleh ikan gurami.
Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Banyumas 2008 produksi ikan gurami lokal mencapai 1,5 juta kg (sekitar 30 persen) dari total produk perikanan darat Banyumas.
Produksi perikanan darat Banyumas pada 2008 mencapai 4.265 ton. Ini meningkat 22,79 persen jika dibandingkan dengan produksi tahun 2007 yang hanya mencapai 3.473 ton. Pada tahun 2008, dari 4.264 ton produksi ikan, 31,75 persen didominasi oleh produksi ikan gurami (1.355 ton). Jumlah produksi total ikan ini didukung dengan luasan lahan budi daya ikan seluas kurang-lebih 640 ha
Wajar bila Banyumas menjadi kampung gurami. Selain produksi ikannya yang banyak, wilayah geografis yang strategis di bawah Gunung Slamet menjadikan kawasan Banyumas tercukupi ketersediaan airnya sepanjang tahun. Selain ketersediaan air, jenis tanah, besaran kemiringan tanah dan jenis tanah juga menjadi nilai plus yang dimiliki Banyumas.
Kampung gurami Banyumas akan bertambah ramai jika melihat rata-rata konsumsi ikan masyarakatnya. Saat ini, tingkat konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih rendah -baru mencapai 15 kg/ kapita/ tahun, jauh dari standar Badan Ketahanan Pangan Nasional sebesar 32,85 kg/ kapita/ tahun.
Rendahnya tingkat konsumsi ini bisa menjadi peluang dan juga tantangan bagi pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meramaikan Banyumas dengan gurami dan jenis ikan lainnya. Peluang yang ada diantaranya besarnya potensi pasar lokal Banyumas sendiri.
Tantangannya adalah bagaimana mewujudkan potensi pasar yang besar tersebut menjadi sebuah pasar yang nyata bagi produk ikan Banyumas. Selain itu juga tantangan agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam satu ‘’frame’’ pengembangan ikan gurami saja tanpa memedulikan pengembangan jenis ikan yang lain.
Tantangan Minapolitan Kawasan minapolitan Banyumas telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Banyumas No 523/673/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas No.523/241/2008 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2014. Selain SK Bupati, penetapan Banyumas sebagai minapolitan juga ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan SK No 41/Men/2009 tentang Kawasan Minapolitan.
(SM 9/7). Penetapan kawasan ini telah didahului dengan penetapan 40 kabupaten/ kota lainnya di seluruh Indonesia dengan barbagai ciri dan keunggulan yang melekat pada masing-masing kabupaten/kota. Di Jateng telah ada satu kabupaten yang telah ditetapkan menjadi kawasan minapolitan, yakni Kabupaten Boyolali dengan potensi lelenya yang besar, 10 ton/hari.
Dalam perkembangannya, konsep pengembangan Minapolitan yang berbasis pada pengembangan ikan gurami menemui tantanngan. Minimal ada dua tantangan yang dihadapi oleh Pemkab Banyumas. Pertama, masalah penawaran dan permintaan dan kedua, masalah kualitas dan kuantitas.
Jangan sampai di kemudian hari program minapolitan yang salah satu teknisnya adalah peningkatan produksi ikan, menjadikan ketidakseimbangan supply dan demand menjadi tidak seimbang.
Meningkatnya penawaran yang tidak dibarengi dengan permintaan akan menyebabkan harga komoditas ikan (gurami) jatuh. Jika demikian, maka yang rugi adalah para pembudidaya ikan (pedikan) itu sendiri.
Pada 2008, total produksi ikan di Banyumas mencapai 4.265.256 kg.
Dari total produksi ikan tersebut 31,79 persen (1.355.887 kg) merupakan produksi ikan gurami, 29,90 persen (1.275.334 kg) produksi ikan tawes, 13,34 persen (568.872 kg) produksi ikan nilem, 9,92 persen (422.999 kg) produksi ikan karper, 6,69 persen (285.221 kg) ikan karper, 1,48 persen (63.230 kg) ikan bawal dan 6,89 persen (293.713 kg) jenis ikan lainnya (Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas 2009).
Jika dihitung untuk memenuhi standar pola konsumsi ikan yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional sebesar 32,85 kg/ kapita/ tahun, masih dibutuhkan tambahan produksi menjadi sekitar 59 ribu ton/tahun dari tingkat produksi tahun 2008 yang baru mencapai 5 ribu ton/tahun.
Agar permintaan dan penawaran ikan di masa mendatang tidak timpang, sejak sekarang pihak Pemkab Banyumas harus meningkatkan usaha peningkatan gemar makan ikan masyarakat Banyumas yang masih rendah. Misalnya mewajibkan setiap rumah makan di Banyumas menyediakan menu ikan.
Dari Hulu ke Hilir Saat ini, banyak yang hanya membudidayakan telurnya saja. Setelah itu, telur gurami dijual ke luar kota, seperti Tulungagung dan bahkan Pekanbaru. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka usaha peningkatan produksi ikan, khususnya gurami, akan tersendat.
Dan tidak jarang banyak warga Jakarta yang suka makan ikan gurami, hanya tahu kalau ikan gurami yang mereka makan berasal dari Tulungagung, Jawa Timur.
Penyebab para pedikan tidak mau membesarkan telur gurami hingga siap panen dikarenakan rentang waktu yang panjang, bisa mencapai 1 tahun.
Karena dikelola dengan manajemen yang masih konvensional dan modal yang tidak kuat, para pedikan akan kesulitan untuk membudidayakan telur gurami mereka hingga besar. Di sisi lain mereka juga memerlukan perputaran modal yang cepat agar keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.
Di sepuluh kecamatan tersebut akan dikembangkan empat sentra pengembangan kawasan, yakni sentra kawasan pembenihan (berpusat di Kecamatan Kedungbanteng), sentra kawasan pembesaran (berpusat di Kecamatan Sokaraja), sentra kawasan pemasaran (berpusat di Kecamatan Ajibarang) serta sentra kawasan industri olahan (berpusat di Kecamatan Sumpiuh).
Yang menjadi pertanyaan, apakah diversifikasi produksi ikan (khususnya gurami) yang tercermin dalam pembagian empat sentra kawasan minapolitan bisa berhasil? Waktu akan menjawabnya.
Sumber: —Rusli Abdulah, warga Kebumen
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/07/18/73013/Banyumas.Kampung.Gurami.
BOYOLALI DIPROYEKSIKAN MENJADI KOTA MINAPOLITAN (ayo kita dukung.. jangan mau kalah desa lainnya dengan andalan produk lokal)
Kabupaten Boyolali diproyeksikan menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia yang bakal dijadikan kota minapolitan. Konsep minapolitan adalah daerah yang diciptakan dengan basis ekonomi sub sektor peternakan. Untuk wilayah Kabupaten Boyolali sub sektor peternakan yang diandalkan adalah peternakan ikan lele yang kini telah dikembangkan di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit Boyolali.
Bupati Boyolali Sri Moeljanto mengatakan untuk proyek minapolitan ini Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menyatakan siap menggelontorkan bantuan dana sebesar Rp 700 juta untuk mengembangkan peternakan ikan lele menjadi produk yang siap go internasional. “Pemkab Boyolali sudah siap mendukung program Departemen Kelautan dan Perikanan, karena ini merupakan peluang mengembangkan ekonomi rakyat Boyolali,” tambahnya, Kamis (14/8). Pemkab Boyolali menyiapkan tiga lokasi yang akan digunakan untuk areal pembudidayaan dan pengolahan produk ikan lele.
Nantinya, tambahnya, dana Rp 700 juta tersebut akan dialokasikan untuk membantu pembangunan sentra pengolahan, gedung dan kolam pengasapan ikan lele yang merupakan satu-satunya di Indonesia. “Potensi SDM sudah cukup memadai, begitu juga SDA-nya juga sudah ada, karena itu Pemkab Boyolali berkomitmen kuat untuk mendukung konsep pembangunan minapolitan,” katanya.
Konsep minapolitan, menurut Sri Moeljanto, merupakan daerah yang diciptakan dengan basis ekonomi sub sektor perikanan. Kawasan tersebut akan dijadikan kota perikanan yang direncanakan mampu tumbuh dan berkembang sejalan dengan komuditas unggulan dan usaha agribisnis yang dikembangkan. Struktur minapolitan terdiri dari kota tani (desa dengan fasilitas kota) sebagai pusat kegiatan, pusat pelayanan agribisnis, serta kawasan desa pemasok bahan baku berupa produksi primer.
Sesuai dengan program DKP, potensi produk ikan lele di Boyolali ini akan dijadikan salah satu ikon nasional bidang perikanan. Potensi ini akan diangkat ke tingkat internasional sebagaimana telah dilakukan pemerintah Jepang yang telah mengenalkan ikon potensi desanya ke tingkat internasional.
Untuk mengawali pengangkatan lele Boyolali sebagai salah satu ikon nasional, di Desa Tegalrejo Kecamaan Sawit yang telah berdiri lokasi ‘Kampung Lele’ akan dibangun infrastruktur pembudidayaan dan pengolahan lele. Dana yang disiapkan DKP sebesar Rp 700 juta, bersumber dari APBN, antara lain untuk pembangunan sentra pengolahan dan pembangunan kolam khusus pengasapan ikan lele.
Kampung lele di Kecamatan Sawit ini sekarang telah mampu menghasilkan lebih dari 10 ton ikan lele per hari. Ikan lele itu kemudian diolah menjadi berbagai produk olahan, antara lain abon, nuget, kripik serta dalam bentuk ikan segar. Sementara jumlah kelompok peternak ikan lele di Kampung Lele sekarang lebih dari 100 kelompok peternak yang tergabung dalam Kelompok Tani Mina Usaha.
Sumber: http://boyolalikab.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=1
| Jum’at, 07 Agustus 2009 |
| |
| Boyolali (Espos) Sebanyak 4.082 jiwa yang berada di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, dinilai paling rentan terdampak bencana alam, terutama erupsi Gunung Merapi. |
| Bencana lain yang mengancam adalah angin puting beliung, kebakaran hutan pada musim kemarau dan tanah longsor pada saat musim penghujan. Kesimpulan tersebut berdasarkan pemetaan dan survei oleh Lembaga Bhakti Kemanusiaan Umat Beragama (LBKUB) Boyolali. Dari survei itu, diketahui masyarakat yang berada di lereng gunung teraktif di dunia itu minim pengetahuan terhadap gejala-gejala bencana alam. ”Kenyataan ini cukup mengkhawatirkan, karena mereka berada di jarak paling dekat dari bencana,” ucap Kadiv Lingkungan dan Bencana LBKUB, Subekan, Kamis (6/8). Sebagai upaya mengurangi risiko bencana, pihaknya mengadakan program latihan Community Based Disaster Preparedness (CBDP ) atau Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat dan Community Based Risk Reduction (CBRR) atau Pengurangan Risiko Berbasis Masyarakat. Tindakan taktis Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat Desa Jrakah dalam berdampingan dengan alam. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan taktis dan strategis ketika menghadapi bencana di lingkungannya. Subekan mengatakan, yang menjadi masalah, tidak sedikit masyarakat yang tersebar di 13 dukuh itu masih sulit diajak berubah. Kendati demikian, melalui pendekatan intensif secara bertahap, pihaknya optimistis akan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Subekan mengatakan, melalui pelatihan tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah dan secara mandiri mengambil inisiatif ketika menghadapi musibah yang menimpa setiap saat. Tidak kalah penting, melalui latihan itu, masyarakat di daerah rawan bencana dapat memitigasi dampak bencana, sehingga secara bertahap meningkatkan produktivitas kerja yang berimplikasi pada meningkatnya kondisi kehidupan. ”Dalam jangka panjang program CBRR/CBDP diharapkan mampu menjadi model ideal bagi pembangunan daerah yang berada di daerah rawan bencana,” tambahnya. Pada saat sama, peta bahaya, risiko dan sumber daya masyarakat diharapkan dapat memudahkan masyarakat membuat perencanaan pembangunan desa dan pertimbangan dalam penggunaan lahan. Sehingga akan menghindari penggunaan lahan di daerah rawan bencana. Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h43&id=282382 |
| Jum’at, 07 Agustus 2009 |
| Boyolali (Espos) Sebanyak 40 petani lele dari Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, berkesempatan mengikuti pelatihan budi daya lele, di balaidesa setempat, Rabu-Kamis (5-6/8). |
| Ketua panitia pelatihan, M Saebani, mengatakan pelatihan yang difasilitasi Badan Keswadayaan Masyarakat Mina Sejahtera tersebut melibatkan Dinas Peternakan dan Perikanan. Melalui pelatihan tersebut. diharapkan para petani pemula dapat lebih meningkatkan kemampuan diri. ”Pelatihan meliputi teori cara merawat bibit hingga penjagaan ikan lele sampai siap panen,” katanya, Kamis. Saebani menyebutkan, pelatihan yang diselenggarakan selama dua hari itu tidak hanya menitikberatkan teori, para peserta, kata ia, juga diajak studi banding ke sentra budi daya lele di Desa Talakbroto, Simo. Saebani menambahkan, selain materi, para peserta juga mendapatkan bantuan benih satu pasang indukan lele dan sebuah jaring. Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h43&id=282377 |
| Jum’at, 07 Agustus 2009 |
| Boyolali (Espos) Pemerintah Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, menggelar lomba kebersihan lingkungan. Kegiatan tahunan tersebut dalam rangka menyambut HUT Ke-64 Kemerdekaan RI. |
| Kepala Desa Mudal, Parno, mengatakan lomba kebersihan lingkungan ini dipilih, bertujuan meningkatkan semangat warga menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. ”Dengan lingkungan bersih, maka potensi berbagai penyakit dapat dihindari,” katanya, Kamis (6/8). Parno menyebutkan, penilaian antara lain meliputi kebersihan jalan-jalan utama kampung dan selokan. Penilaian dilakukan bertahap. Hasil penilaian diumumkan pada tanggal 20 Agustus. Para pemenang masing-masing akan mendapatkan hadiah berupa bahan bangunan. Dengan hadiah tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan masing-masing. Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h43&id=282374 |
| Rabu, 5 Agustus 2009 |
| Boyolali (Espos) Solusi mengatasi bencana kekeringan di beberapa wilayah di Kabupaten Boyolali adalah dengan membuat embung-embung untuk menampung air. |
| Hal tersebut diungkapkan Bupati Boyolali, Sri Moeljanto yang mengaku pihaknya sudah merencanakan untuk membuat embung di beberapa titik untuk mengatasi krisis air selama musim kemarau. Ditemui di pabrik tekstil PT Primayudha Mandiri Jaya, Ampel, Kabupaten Boyolali, Senin (3/8), bupati mengatakan bencana kekeringan merupakan persoalan rutin yang datang setiap tahun. Hal ini disebabkan di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan dari segi kondisi geografis tidak memiliki sumber air. Solusi utama dari persoalan itu adalah dengan dibangunnya embung. Bupati mengatakan sudah merencanakan untuk membuat embung-embung di wilayah krisis air. Sayangnya ia belum bisa memastikan kapan rencana itu akan direalisasikan. Sumber air Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h43&id=282104 |
Rabu, 05 Agustus 2009
Selo (Espos) Masyarakat Boyolali saat ini sedang menghadapi permasalahan sosial ekonomi. Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan.
Permasalahan yang timbul tersebut, menurut Bupati, dapat diatasi melalui penggalangan modal sosial secara gotong-royong.
”Melalui gotong-royong masyarakat akan menemukan kemudahan,” ucap Bupati ketika membuka pencanangan Bulan Bakti 2009, di Lapangan Desa Samiran, Kecamatan Selo, Selasa (4/8).
Meski mengatakan terjadi permasalahan sosial dan ekonomi, Bupati tidak menjelaskan lebih rinci. Sri Moeljanto menguraikan, gotong-royong merupakan subsistem budaya masyarakat Indonesia yang berdasar dari perasaan senasib sepenanggungan. Gotong-royong, kata ia, perlu lebih ditingkatkan karena dapat memunculkan nilai-nilai kekeluargaan yang dapat meringankan beban sosial dan ekonomi.
Dalam kesempatan yang dihadiri seluruh Kepala Desa se-Selo, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Kecamatan Selo, Bupati menyerahkan secara simbolis bantuan sejumlah kambing, sapi perah, alat perajang tembakau, benih jagung dan bantuan uang senilai Rp 75 juta untuk biaya pembangunan jembatan Selo Dhuwur yang rusak sejak beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan (Bapermaskin), Sukamdani, mengatakan Samiran dipilih sebagai lokasi pencanangan Bulan Bakti 2009, sebagai upaya mengenalkan desa tersebut sebagai desa wisata. Masih menurut Sukamdani, pada 2010 Desa Samiran akan disiapkan dan diikutkan dalam kegiatan lomba desa.
Dalam pencanangan Bulan Bakti 2009 tersebut juga digelar bazar yang menampilkan hasil kreasi dan produksi masyarakat yang bermukim di lereng Gunung Merapi dan Merbabu.
Sumber: http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h43&id=282097
